LEBAK – Sejumlah anggota kelompok tani penerima yang tergabung di Poktan LMDH Rimbamulya, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, mempertanyakan program kedelai bantuan dari APBN-P 2017. Pasalnya bantuan benih kedelai untuk 300 hektar kuota lahan di Desa Girimukti, dinilai bermasalah.
Diduga bantuan benih kedelai dari Kementerian Pertanian RI tersebut tidak seluruhnya sampai kepada anggota Poktan, sehingga sejumlah anggota Poktan menduga sebagian benih Kedelai tersebut diselewengkan oleh Ketua Poktan LMDH dan oknum-oknum instansi terkait.
Salah seorang warga Kampung Warudoyong, Desa Girimukti, Lodong kepada wartawan belum lama ini mengatakan, dirinya merasa heran dengan Ketua Poktan LMDH Rimbamulya, yang sampai saat ini, dirinya sebagai warga mengaku tidak pernah tahu adanya bantuan benih Kadelai yang sudah direalisasikan oleh pemerintah.
“Sepertinya kelompok LMDH hanya dijadikan modal saja, saya sebagai warga masyarakat sangat berharap agar bantuan tersebut tepat sasaran jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri segelintir orang,” ungkapnya baru-baru ini.
Ditempat terpisah, Suparman warga yang merupakan anggota Poktan LMDH Rimbunmulya mengungkapkan, dirinya berharap AT selaku ketua LMDH Rimbunmulya transparan dalam merealisasikan program bantuan kedelai tersebut, agar harapan pemerintah merealisasikan swasembada kedelai dapat terwujud.
“Kami anggota LMDH tidak suka dengan ketidaktransparanan AT selaku Ketua Poktan LMDH, dimana sampai saat ini belum juga merealisasikan bantuan tersebut,” tandasnya.
Atas dugaan penggelapan benih Kedelai bantuan tersebut, Suparman berharap agar hal tersebut diusut tuntas oleh pihak berwenang serta dapat mengevaluasi kinerja AT selaku Ketua Poktan LMDH setempat.
Diketahui, Bansos Kedelai bersumber dari APBN dan APBN-P Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017 di Lebak seluas 7000 hektar. Dengan total pengadaan benih Kedelai sebanyak 350 ton.
Untuk APBN 2017 di Lebak dialokasikan seluas 500 hektar dan APBN-P seluas 6.500 hektar, biaya per hektar pengadaan benih kedelai APBN sebesar Rp1,3 juta per hektar, sedangkan APBN-P sebesar Rp1.260 juta per hektar.
Total anggaran Bansos Kedelai yang digelontorkan dari APBN dan APBN-P Kementan Tahun Anggaran 2017 Iebih kurang sebesar Rp8,840 miliar.
Belakangan permasalahan bantuan kedelai di Iapangan terus mencuat di sejumlah media dan menjadi sorotan banyak pihak, lantaran dalam kegiatan bansos Kedelai diduga terjadi praktek korupsi secara berjamaah dan banyaknya dugaan lahan fiktif. (*/Sandi)
