RAMALLAH – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan blokade Israel menjadi hambatan utama terhadap akses kesehatan di Jalur Gaza. Hal itu diungkap WHO dalam laporan tahunannya yang berjudul “Right to Health: Crossing Barriers to Access Health in the Occupied Palestinian Tereitory 2017”.
Dalam laporan tersebut, WHO menyelidki hambatan untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai warga Palestina di bawah pendudukan Israel. Hambatan mencakup tentang akses kesehatan dan serangan terhadap perawat atau tenaga medis.
Dalam laporan tersebut, WHO mendokumentasikan cerita foto tentang pasien-pasien yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Satu di antaranya adalah Muhammad, seorang anak di Jalur Gaza berusia tujuh tahun.
Muhammad menderita kanker di pinggul kanannya. Namun ia belum mendapatkan akses untuk berobat atau dirawat di rumah sakit. Nenek Muhammad, yakni Amal, mengungkapkan, keluarganya tidak memiliki biaya untuk membawa Muhammad ke rumah sakit di Yerusalem Timur. Hal itu belum termasuk perizinan dari otoritas Israel.
Kepala WHO di wilayah Palestina yang diduduki Gerald Rockenschaub mengatakan, laporan tersebut menguraikan cukup detail tentang hambatan utama warga Palestina untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan.
“Kami telah melihat tingkat persetujuan terendah pada catatan untuk pasien di Gaza yang membutuhkan akses ke rumah sakit di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Israel. Tahun ini kami juga menyaksikan seju,alh besar serangan terhadap staf kesehatan, ambulans, dan fasilitas lain,” kata Rockenschaub, dilaporkan Maan News Agency, Ahad (7/10).
Menurutnya, WHO menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Hal itu diperparah dengan adanya pemangkasan dana bantuan untuk kemanusiaan.
“Momen ini adalah kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama, merefleksikan tantangan ini, dan mempertimbangkan tindakan strategis dalam beberapa bulan mendatang untuk membawa perbaikan yang berarti bagi kesehatan rakyat Palestina,” ujar Rockenschaub.
Koordinator Kemanusiaan dan Penduduk PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Jamie McGoldrick mengatakan, ketatnya perizinan Israel terhadap warga Palestina yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Gaza memiliki konsekuensi serius. “Sekelompok pasien yang sangat rentan membutuhkan perawatan khusus dan spesialis tidak tersedia di Gaza atau Tepi Barat atau di Yerusalem Timur,” katanya.
Ia menjelaskan sepertiga dari pasien di Gaza perlu dirujuk untuk perawatan kanker. “Sepertiga dari pasien ini adalah anak-anak dan anak muda berusia 19 tahun,” ujar McGoldrick.
Sementara itu, tiga per lima dari pasien di Gaza setidaknya menghadapi satu kali penolakan atau penundaan permohanan izin pada 2017. Jalur Gaza telah diblokade Israel selama lebih dari 10 tahun. Blokade telah menyebabkan Gaza mengalami salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (*/Republika)
