SERANG – Koordinator Polhukam DPP Partai Demokrat, Muhamad Haris Wijaya, mengecam statement yang dilontarkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan meminta menarik ucapannya, bahwa praktik bagi-bagi sembako, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, telah dilakukan sejak SBY menjabat sebagai Presiden.
“Presiden SBY dulu beri sembako, dalam kaitan bencana dan bantuan sosial lainnya. Kami minta Moeldoko meralat statementnya,” kata Haris, Selasa (10/4/2018).
Dia menerangkan, bahwa SBY selama menjadi Presiden tidak pernah membagikan sembako dan bantuan lainnya secara serampangan.
Bantuan itu diberikan langsung kepada yang membutuhkan. Seperti saat musibah tsunami menimpa Aceh 2004 silam.
“Resmi dan tidak dibagi-bagi di jalanan. Presiden SBY dulu beri sembako dalam kaitan bencana dan bantuan sosial lainnya. Dan itu resmi, dan tidak di bagi-bagi di jalanan,” ujarnya.
Perlu diketahui sebelumnya beredar di media sosial (medsos) kupon pembagian sembako, saat Presiden Jokowi kunjungan kerja (kunker) ke Sukabumi.
Kupon tersebut berstempel Polres Sukabumi yang kemudian dibenarkan oleh Moeldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan.
Moeldoko mengatakan, pembagian sembako sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Biaya sembako masuk dalam anggaran bantuan presiden. (*/Yosep)
