LEBAK – Puluhan warga kampung Pasir Gendok yang didampingi oleh beberapa lembaga yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu (KLB), menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lebak, Selasa (27/11/2018).
Dalam aksinya, puluhan warga mendesak kepada tim Apraissal BPN untuk membatalkan dan mengkaji ulang penetapan harga lahan tanah warga di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, yang terkena dampak dari proyek jalan tol.
Koordinator Aksi, Yayat Ruyatna dalam orasinya mengatakan, jika penetapan harga pembebasan lahan oleh tim penilai (Apraissal) dituding sepihak. Sebab warga merasa tidak dilibatkan melalui musyawarah dengan pemilik lahan.
“Warga hanya disodorkan untuk tanda tangan. Ini kan bentuk intimidasi,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, harga pasaran tanah di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles saat ini berkisar Rp400-500 ribu permeter. Akan tetapi, tim apraisal menetapkan harga hanya Rp250-340 ribu permeter.
“Dari mana tim apraisal bisa menetapkan harga seperti itu, Padahal di Blok yang sama ada tanah milik seorang pejabat di Pemkab Lebak yang dihargakan Rp1,5 juta dan Rp1,4 juta permeternya, ini benar-benar tidak adil, di Blok yang sama harga tanah berbeda,” tandasnya.
Para pengunjuk rasa pun Meminta kepada aparat penegak hukum khususnya kepada KPK untuk mengusut dan memantau pihak-pihak yang bermain kotor diproyek jalan tol Serang-Panimbang.
“Penegak hukum dan khususnya KPK kami minta untuk segera mengusut kecurangan ini, karena demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok, pemilik lahan sangat menderita dan sangat dirugikan,” pinta pengunjuk rasa. (*/sandi)
