Elemen Masyarakat Soroti Lambannya Pemkot Cilegon Benahi Rumah Tak Layak Huni

Sankyu

CILEGON – Pesatnya pembangunan kota seakan tidak selaras dengan masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih ditemukan di Kota Cilegon. Dan ironisnya, beberapa di antaranya ada yang kondisinya nyaris roboh dan tentunya bisa membahayakan bagi penghuninya.

Kondisi ini disoroti serius oleh aktivis dari Gerakan Mahasiswa Cilegon (GMC).

“Kota Cilegon yang banyak Industri raksasa serta APBD yang sudah hampir mencapai Rp 2 Triliun, namun miris melihat masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni,” kata Ibnu Qosim, Ketua GMC kepada faktabanten.co.id, Senin (22/1/2018).

Bahkan kurang tanggap atau lambannya Pemkot Cilegon dalam menangani RTLH, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon dipertanyakan oleh Ketua NGO Rumah Hijau.

“Selayaknya Pemkot harus bertanggung jawab atas persoalan RTLH di Kota Cilegon, sungguh miris 18 tahun Cilegon ratusan RTLH malah bukan menjadi proritas permasalahan sosial yang harus di benahi,” tegas Supriyadi, ketua NGO Rumah Hijau.

Sekda ramadhan

Supriyadi juga menyayangkan ketika adanya RTLH seperti milik warga Cikerai yang ramai dalam pemberitaan media beberapa waktu lalu, justru yang tanggap merehabilitasi RTLH tersebut bukan Dinsos, melainkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon.

“Kok Cilegon membangun Alun-alun yang menghabiskan puluhan miliar, hal yang sangat miris jika ini tidak menjadi perhatian khusus. Bahkan lebih miris lagi yang membantu membenahi RTLH adalah BAZNAS, bukan Pemkot Cilegon,” tegas Yadi.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Abadiah membenarkan, jika berdasarkan pendataan yang pihaknya lakukan pada tahun 2017, RTLH di Kota Cilegon mencapai ratusan unit. Dan untuk menyikapi hal ini, Dinsos Cilegon pada tahun 2018 sudah menganggarkan sebesar Rp 900 juta untuk program bantuan pada RTLH.

Namun lantaran jumlah anggaran yang terbatas, pihak Dinsos Cilegon di tahun 2018 ini hanya mengalokasikan 60 keluarga penerima manfaat yang menjadi sasaran penerima.

“Tahun 2017 lalu jumlahnya sekitar 150 rumah yang tidak layak huni. Tapi tahun ini, Dinsos mengalokasikan 60 rumah dulu karena anggarannya terbatas. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan Rp 15 juta,” ujarnya, saat dihubungi melalui telepon selulernya. (*/Ilung)

Honda