Gelar Aksi, Mahasiswa Nilai Walikota Gagal di 100 Hari Kerja

Sankyu

SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat (Gembala Rakyat) menggelar aksi unjuk rasa tepat pada 100 hari kerja Walikota Serang, di halaman kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Rabu (14/3/2019).

Aksi tersebut digelar untuk memperingati 100 hari kerja Walikota dan wakilnya yang pernah mengucapkan janji akan menyelesaikan tiga program prioritas yaitu Penataan PKL, Kebersihan dan Kemacetan namun dianggap masih belum terealisasi.

Syamsul Maarif, korlap aksi mengatakan, pihaknya hanya ingin Pemkot serang segera menepati janjinya yang hingga hari ini belum bisa terealisasikan.

“Kita tidak muluk sebetulnya tiga program prioritas itu segera direalisasikan, karena memang itu yang dari awal ketika dilantik ia janjikan. Tiga prioritas yang kita tekankan, tapi ada penambahan isu yang memang sampai hari ini belum dapat diselesaikan, penataan disabilitas dan keterbukaan informasi publik,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal keterbukaan informasi publik Kota Serang yang menurutnya hal tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

Sekda ramadhan

“Karena sudah dianggarkan di berbagai kecamatan untuk punya website masing-masing untuk betul-betul membuka transparansi soal kerja birokrasi seperti apa dan sebagainya, nah hari ini belum ada itu di kota Serang kita mendesak supaya betul-betul ada transparansi untuk yang sekarang ini,” imbuhnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti penataan pasar Kepandean yang dinilainya kurang baik.

“Kita paham untuk pendapatan APBD Kota Serang memang tidak begitu signifikan tapi seharusnya dalam penataan stadion aja PKL itu harus betul-betul diperhatikan. Karena dari Perdanya juga sudah melanggar, dia melanggar tentang penataan PKL yang akan direlokasi terus tempat relokasi juga sekarang tidak memadai kapasitasnya,” cetusnya.

“Kalau misalkan kita melihat jumlah PKL yang ada di stadion, tapi data itu dimanipulasi padahal PKL di stadion itu kurang lebih semenjak awal digusur itu, kebetulan kita melakukan advokasi sekitar 350 tapi yang masuk disana (Kepandean-red) hanya untuk sekitar 150-200 saja, kapasitasnya belum memadai walaupun direlokasi kalau kapasitasnya tidak memadai ya bingung juga,” sambungnya.

Selain itu, Iman Jansani salah satu mahasiswa fakultas ekonomi bisnis UIN, menjelaskan, bahwa kegiatan demonstrasi adalah hal yang harus diperhatikan oleh pejabat Kota Serang, karena kegiatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah.

“Demo itu wujud aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Walikota pernah menjanjikan penataan PKL, kebersihan dan Kemacetan. Walaupun aksi di depan kampus Pemkot harus bisa memperhatikan, ini untuk mengevaluasi sekaligus mengkritik kinerja Pemkot,” ucapnya. (*/Dave)

Honda