TANGERANG – Nining Elitos memberikan pandangan politiknya agar Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendorong penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal itu dijelaskan Nining ketika membuka acara halalal bin halal KASBI Wilayah Banten bertempat di GOR Jatiuwung, Tangerang, Minggu (23/7/17).
Menurut Nining yang menjabat sebagai Ketua Umum KASBI, menjelaskan, bahwa KASBI harus bisa mendorong penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing karena itu merupakan suatu bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia di atas manusia, tetapi dibiarkan oleh rezim begitu saja.
“Seperti yang diketahui pada prakteknya di lapangan bahwa perusahaan masih banyak yang melakukan PHK semena-mena terhadap pekerjanya,” ungkap Nining.
Selain itu, Nining berharap, perjuangan buruh kedepan dapat mewujudkan pemerataan upah antar daerah.
“Upaya kita agar tidak lagi kecolongan dalam pengawalan upah seperti tahun kemarin. Dimana hasil penetapan upahnya, dalam setiap daerah harusnya selisih upahnya tidak terlalu jomplang. Padahal kebutuhan dari masing-masing daerah hampir sama. Maka dari itu, kita harus satu tekad dan satu tindakan dalam berjuang merebut kesejahteraan,” tegasnya.
“Selain itu, kemenangan-kemenangan yang kita peroleh selama ini, tentu bukan sumbangsih dari pemilik pemodal. Hal itu murni hasil dari perjuangan kawan-kawan selama ini,” tegas Nining.
Nining juga menginstruksikan kepada semua anggotanya agar memberikan dukungan solidaritas seperti bantuan materi seikhlasnya kepada buruh yang sedang di PHK.
Selain itu, KASBI juga ikut terlibat mendampingi perjuangan Forum Bidan Desa (Forbides), yang ingin merebut kesejahteraan dalam status kepastian kerja menjadi CPNS.
Sedangkan Burhanudin, Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) yang juga turut hadir dalam acara itu menambahkan, bahwa halal bin halal kali ini menjadi ajang konsolidasi buruh di Wilayah Banten.
“Saya berharap dengan deklarasinya perjuangan KASBI Wilayah Banten kedepan agar di daerah-daerah lain. Seperti di Kabupaten Lebak dan Pandeglang agar perjuangannya bisa tersentuh terutama dalam pengawalan upah setiap tahunnya karena daerah tersebut selama ini kesadaran dalam memperjuangkan upahnya masih rendah, sehingga di Banten tidak ada pemerataan upah,” ujar Burhan. (*)
