SERANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten akan segera mendeklarasikan lembaga edukasi dan advokasi Kader Muda Persatuan (KMP) pada Februari 2018 mendatang.
Untuk ketua umum KMP, DPW PPP memberikan mandat kepada mantan aktivis pergerakan mahasiswa Banten, Usep Saepudin.
Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Agus Setiawan menjelaskan, KMP merupakan lembaga muatan lokal yang berada di bawah naungan DPW PPP Banten. Menurutnya, KMP berbeda dengan organisasi Otonom PPP lainnya yang sudah ada.
Namun tidak menutup kemungkinan, apabila KMP ini mendapatkan reaksi yang bagus dari para pemuda dan masyarakat, pihaknya akan mengusulkan ke DPP agar KMP dijadikan organisasi otonom, seperti GPK, AMK, GMPI dan WPP.
Dibentuknya KMP ini, lanjut Agus, merupakan sebuah ikhtiar khusus DPW PPP Banten untuk dapat mewujudkan PPP menjadi partai yang modern. Ia berharap, KMP akan mampu merekrut kader-kader muda yang fresh secara pemikiran serta memiliki idealisme yang tinggi, sehingga dapat lebih memperkuat struktur PPP Banten.
“Maka diperlukanlah anak anak muda yang berpemikiran kreatif, segar dan visioner. Tujuan besar kita adalah mewujudkan PPP yang lebih membuming dikalangan generasi muda, agar PPP lebih bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” papar Agus, saat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah unsur pimpinan KMP, di kantor DPW PPP Banten, Senin (29/1/2018).
Ketua umum KMP, Usep Saepudin mengatakan, KMP akan dideklarasikan pada 10 Februari 2018 mendatang, bertepatan dengan acara puncak hari lahir PPP ke-45 yang akan digelar di Kabupaten Pandeglang.
“Insya Allah, deklarasi KMP akan dihadiri langsung oleh ketua DPW dan ketua DPP (Romahurmuziy). Saat ini kita tengah melakukan persiapan-persiapan dan menyusun program kerja ke depan,” kata Usep.
Usep memaparkan, sedikitnya ada tiga program kerja yang akan langsung menjadi fokus KMP setelah pelantikan para pengurus nanti. Ketiga program tersebut yakni memberikan advokasi kepada masyarakat, membuka madrasah demokrasi dan gerakan #kitapppeduli untuk masyarakat yang kurang mampu.
“KMP adalah lembaga edukasi dan advokasi, selain akan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, kita juga akan membuka madrasah demokrasi, yang tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada para generasi muda,” terangnya
Selain itu, lanjut Usep, untuk mengangkat perekonomian para kader, KMP pun akan berwirausaha melalui sebuah koperasi.
“Harapannya dengan didirikannya koperasi ini tidak hanya dapat mengangkat perekonomian para kader KMP, tetapi ke depannya juga dapat mengangkat perekonomian masyarakat secara luas,” tukasnya. (*/Red)
