Pj Sekda Pandeglang : Kalau Pilkades Tidak Ada Demo, Berarti Sukses

PANDEGLANG PEMERINTAHAN POLITIK

Pandeglang – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak saat ini sudah dimulai, Hal itu terbukti dengan digelarnya sosialisasi pemilihan kepala desa serentak di wilayah Pandeglang, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, di Offroom Setda, Jum’at (25/8/2017).

Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin meminta agar hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung pada tanggal 5 November mendatang, tidak diwarnai aksi demonstrasi. Alasannya, Pj Sekda menilai bahwa hal itu bisa menjadi sebuah indikator kesuksesan pelaksanaan Pilkades.

Diakuinya, pelaksanaan Pilkades rentan terhadap konflik sosial di masyarakat. Biasanya akan terjadi pasca pemilihan dan diluapkan melalui aksi unjuk rasa sebagai bentuk ketidakpuasan.

“Kalau Pilkades ini tidak ada demo, berarti sukses. Ada demo itu karena ketidakpuasan, sukses tidaknya aman, dan terkendali kalau tidak ada demo,” Demikian yang diungkapkannya Fery dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017, di Oproom Setda Pandeglang, Jumat (25/8/2017).

Maka dari itu Fery mengimbau agar pelaksanaan pra pemilihan harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan tahapan, mekanisme, dan lakukan aturan dengan baik.

‘Perangkat terkait harus melakukan sosialisasi untuk mengeliminir hal-hal ketidakpuasan yang bisa menimbulkan gejolak sosial, yang mengganggu kondusifitas dan berimbas pada pembangunan,” imbuhnya.

Fery mengingatkan agar Pilkades serentak harus berjalan kondusif. Aparatur kecamatan juga diminta untuk bersikap netral serta tidak mengintervensi kepentingan Pilkades. Lebih dari itu, barometer kesuksesan Pilkades, juga dilihat dari peran serta masyarakat.

“Pilkades harus sukses dan sesuai tahapan, baik formil maupun materil. Lalu harus bisa melibatkan peran serta masyarakat. Karena Pilkades ini, pemerintah hanya sebatas melakukan pengawasan, pembinaan, memberi arahan, dan evaluasi. Peran kuncinya ada di masyarakat. Maka informasi yang disampaikan oleh aparatur kecamatan ke masyarakat harus jelas dan transparan,” jelasnya panjang lebar. (*)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *