PANDEGLANG – Masyarakat pesisir dan nelayan Kecamatan Labuan dan menggelar Aksi Unjuk Rasa di halaman kantor PLTU 2 Banten Labuan. Aksi tersebut dilakukan dengan dua cara melalui jalur darat dan laut kurang lebih 100 perahu kapal. Senin, (7/8).
Rahmat, salah satu orator menyampaikan kepada pihak PLTU 2 Banten Labuan, kalau sampai sekarang dari PLTU dan Syahbandar tidak menepatkan janjinya untuk memperbaiki mulut muara teluk yang rusak dan mengganti kerugian bagi kapal yang tenggelam dan rusak, patah kipas serta poros AS yang bengkok akibat dari pendangkalan mulut muara yang disebabkan oleh kapal tongkang.
“Kami akan tunggu dari pihak PLTU dan Syahbandar untuk menepati janjinya dalam meperbaiki mulut muara yang rusak dan ganti rugi terhadap kapal nelayan yang rusak,” kata Rahmat saat menyampaikan melalui orasinya.
Kalau pihak PLTU dan Syahbandar inkar janji lagi kepada masyarakat pesisir dan nelayan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan demonstrasi.
“Kalau saja memang pihak PLTU dan Syahbandar tidak mampu untuk memperbaiki kerusakan mulut muara yang rusak di sebabkan oleh kapal tongkang dan mengganti rugi kapal nelayan yang rusak, lebih baik berhenti saja dari jabatannya,” ujar Rahmat mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa (FAM) Pandeglang.
Baca : PLTU 2 Banten Labuan di Demo Warga Pesisir Nelayan
Ansor, salah satu nelayan mengatakan, PLTU 2 Banten Labuan dan Syahbander harus bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian kapal yang rusak, tapi sampai sekarang belum ada bukti.
“Memang dulu kami pernah melakukan pertemuan sama pihak PLTU 2 Banten Labuan dan Syahbandar beberapa bulan yang lalu di Hotel Kharisma, dan itu sama sekali tidak terealisasi hingga saat ini,” ujarnya.
Misni, Manager Administrasi PLTU 2 Banten Labuan mengatakan sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan masyarakat pesisir dan nelayan di Hotel Kharisma. Akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut hingga saat ini pihaknya belum sempat menyampaikan kepada masyarakat tindak lanjut dari pertemuan PLTU dan pihak Perusahaan Batu Bara.
“Memang ada pendangkalan, setelah itu kita dari pihak PLTU tidak henti-hentinya menggalang dana dari pihak perusahaan batu bara, dan siap bayar setiap bulan kita juga suka rapat dengan pihak perusahaan batu bara dan kami belum sempet memberitahu kepada para nelayan,” ungkapnya.
Sementara itu terkait tuntutan masyarakat yang meminta ganti rugi yang diakibatkan oleh kandasnya kapal tongkang pengangkut batu bara dan kerusakan kapal nelayan yang diakibatkan tali buih, hal itu di anggap masih belum jelas, pasalnya pihak PLTU belum bisa berbuat banyak.
“Kalau kerusakan perahu kapal milik nelayan bukan kami yang harus bertanggungjawab soal itu, tapi kami akan berkoordinasi dengan pihak batu bara yang bersedia untuk membuka rekening khusus untuk menampung dana,” paparnya. (*)
