JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut radikalisme yang lahir di suatu negara terkait erat dengan ketiadaan lapangan kerja. Prabowo menyebut, sudah selayaknya pemimpin berperan meredam radikalisme, dengan salah satunya seoptimal mungkin menyediakan lapangan pekerjaan.
“Saya yakin pemimpin yang baik itu bisa meredakan segala bentuk radikalisme. Namun sekali lagi, apabila ada rasa kehilangan harapan, frustasi, pesimisme, jika tidak ada masa depan bagi anak muda, maka sikap radikal ini akan mempengaruhi mereka,” kata Prabowo, pada sambutan di acara The World 2019 Gala Dinner yang diselenggaran The Economist di Singapura, Selasa (27/11) malam.
Prabowo menyebut, paham radikalisme bisa muncul akibat rasa frustrasi dan kehilangan harapan yang berakhir menjadi sikap pesimisme terhadap suatu kepemimpinan. Lebih lanjut, sebagai salah satu kandidat calon presiden RI, diakui Prabowo dirinya sangat prihatin dengan keadaan umat Muslim di Indonesia saat ini. Sebab, kata dia, belakangan ini banyak sekali ulama yang justru digolongkan dalam kelompok radikal.
Meski tak menyebut secara eksplisit pemimpin yang mana, diakui Prabowo mestinya pemimpin saat ini berperan vital dalam mendidik umat dan mengayomi ulama agar tidak tersesat mengambil jalan radikal.
“Saya yakin bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah moderat dan mereka lelah sekali dikategorikan dalam politik yang radikal. Tapi sekali lagi, merupakan tanggung jawab seorang pemimpin untuk memimpin, pemimpin harus mengajar,” kata Prabowo.
Lihat juga: Wiranto: Lapor Jika Menemukan Aktivitas Mengarah Radikalisme
Meski begitu, dia pun tetap optimistis bahwa mayoritas pemuka agama di Indonesia tentunya mengecam sikap radikalisme dan mengkampanyekan ajaran Islam yang damai. “Ya saya optimis karena saya melihat masih banyak pemuka agama di Indonesia yang mengecam radikalisme dalam bentuk apapun, dan ajaran Islam menekankan ini,” kata Prabowo.
Isu masjid Radikal masih hangat
Isu radikalisme kembali mencuat beberapa hari terakhir ini, menyusul informasi yang disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut 41 dari 100 masjid di kementerian/lembaga/BUMN, diduga terpapar radikalisme.
“Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN,” ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11/2018).
Arief mengatakan terdapat tiga kategori tingkat paparan radikalisme dari 41 masjid tersebut. Pada kategori rendah ada tujuh masjid, 17 masjid masuk kategori sedang dan 17 masjid masuk kategori tinggi. Selain itu, Arief menjelaskan secara keseluruhan dari hasil pendataan BIN, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengaku telah melakukan pemetaan, hingga pemantauan ke 41 dari 100 masjid tersebut. Pemantauan dan pemetaan dilakukan Polri dengan menggandeng sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah.
“Polri sudah masuk ke situ,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/11).
Menurut dia, pihaknya juga memberikan edukasi serta pencerahan dalam aktivitas pemantauan dan pemetaan itu. Di sejumlah masjid tersebut, lanjutnya, pihak kepolisian pun menyosialisasikan tentang bahaya radikalisme. (*/CNN Indonesia)
