Fakta Banten – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para sekretaris daerah (sekda) di Indonesia untuk melepaskan jabatannya bila maju di ajang Pilkada.
“Kalau sekda ikut-ikutan (mencari) jabatan politis, ya, tata kelola pemerintahan buyar. Omong kosong bisa bagi tugas,”
Tjahjo mengatakan, sekda yang memang berniat mencalonkan diri di ajang Pilkada sebenarnya harus mundur ketika benar-benar terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian, kepala daerah baik gubernur maupun wali kota bisa mengajukan rekomendasi penggantian sekda kepada Kementrian Dalam Negeri apabila roda pemerintahan menjadi terganggu.
“Kalau Sekda mau nyalon ya boleh. Hak warga negara. Tapi mundur dong dari Sekda,” tuturnya.
Tjahjo mengaku paham betul bahwa proses menjelang pilkada bakal menguras tenaga dan pikiran calon peserta. Oleh karena itu, dia mengaku tidak yakin jika sekda bisa membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik.
“Kalau sekda ikut-ikutan (mencari) jabatan politis, ya, tata kelola pemerintahan buyar. Omong kosong bisa bagi tugas,” ujarnya.
Selain itu, Tjahjo khawatir Sekda menggunakan anggaran pemerintahan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye terselubung di lapangan.
“Harus dicek juga jangan sampai menggunakan anggaran Pemda APBD. Harus mundur, kalau enggak mundur nanti dia sibuk pasang gambar, pasang bendera, pasang baliho, terbengkalai lah tugas daerah,” katanya.
Diketahui, fenomena birokrat berjabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang berambisi maju dalam kontestasi Pilkada 2018 juga terjadi di Provinsi Banten. Sekda Banten saat ini, Ranta Soeharta, secara terbuka sudah mendeklarasikan dan mendaftar lewat jalur partai politik untuk maju pada Pilkada Kota Serang 2018. Akan tetapi, Ranta Soeharta masih aktif menjalankan tugas sebagai Sekda Banten. (*)
Sumber : Kompas.com
