Ombudsman Banten Temukan 11 Maladministrasi Ketenagakerjaan

SERANG – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten menilai pemerintah Provinsi Banten belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan sehingga menimbulkan berbagai potensi maladministrasi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo saat menggelar acara diseminasi hasil kajian cepat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di provinsi […]

Continue Reading