Putusan MK: Parpol Mau Jadi Peserta Pemilu 2019 Harus Diverifikasi Faktual

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018). Pasal 173 ayat (1) berbunyi, […]

Continue Reading

Menjadi LGBT Bukan Termasuk Hak Asasi Manusia

FAKTA BANTEN – Menjadi kaum lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT) dianggap bukan termasuk kepada hak asasi manusia (HAM). Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, menyampaikan bahwa merujuk kepada definisi-definisi HAM yang berlaku universal, menjadi kaum LGBT tidak termasuk kepada klasifikasi hak yang didapat seorang manusia karena ia terlahir, atau pun melakukan hal yang diatur hukum. […]

Continue Reading

Anggota DPR Nilai Putusan MK Makin Membuat LGBT Merajalela

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak perluasan delik perzinaan dan lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) bertentangan dengan Pancasila. Sebab, dalam Pancasila setiap pernikahan harus ada aturan yang jelas karena ingin membina ikatan keluarga yang utuh. “Dampak dari putusan MK itu […]

Continue Reading

MK Tolak Gugatan Soal Zina dan LGBT yang Dikenai Sanksi Pidana

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun tiga pasal yang digugat adalah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis […]

Continue Reading

MUI Tegas Tolak Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menolak putusan Mahkaman Konstitusi (MK) memasukkan aliran kepercayaan dalam UU Administrasi Kependudukan (Aminduk). “Kami menolak,” kata Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin usai menghadiri acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal di Jakarta, Kamis (16/11). KH Ma’ruf beranggapan putusan MK tak memperhatikan kesepakatan politik berdirinya Indonesia. Ia mengatakan […]

Continue Reading

MK Putuskan Penganut Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’. “Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim […]

Continue Reading

Partai Bulan Bintang Gugat UU Pemilu tentang Presidential Threshold

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra resmi menggugat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Menurut Yusril, yang diatur dalam pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. “Yang memohon resmi Partai Bulan Bintang, bukan saya pribadi […]

Continue Reading

Ketua MK: Kalau Tidak Memenuhi Syarat Presentase Selisih Suara Pilkada, Percuma Menggugat

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017. Adapun sengketa lainnya, meski masih terkait pilkada, diminta diselesaikan oleh lembaga lain. “MK akan konsisten dengan putusannya. Kalau sengketa karena pencalonan, bukan perselisihan hasil, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perkara itu seharusnya sudah diselesaikan di tingkat yang berwenang untuk […]

Continue Reading