Ombudsman Banten Temukan 11 Maladministrasi Ketenagakerjaan

SERANG – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten menilai pemerintah Provinsi Banten belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan sehingga menimbulkan berbagai potensi maladministrasi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo saat menggelar acara diseminasi hasil kajian cepat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di provinsi […]

Continue Reading

Buruknya Standar Pelayanan Publik Kota Serang Menurut Ombudsman RI

SERANG – Dari hasil survei tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan lembaga Ombudsman RI terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga Pemerintahan, 22 Pemerintah Provinsi, 45 Pemerintah Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten, salah satu hasilnya menyebut Pemerintah Kota Serang masih masuk pada zona merah. Meski ada kemajuan terkait pelayanan publik di Provinsi Banten, ternyata ini tidak […]

Continue Reading