Tak Puas dengan Kinerja Kades, Ratusan Warga di Malingping Demo Kantor Desa

LEBAK – Ratusan warga Desa Cipendeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Cipendeuy, Selasa (3/10/2017) siang.

Dalam aksinya tersebut, warga menuntut agar Kepala Desa Cipendeuy, Hambali, untuk segera mundur dari jabatannya karena telah dianggap tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Aksi unjuk rasa tersebut yang melibatkan ibu-ibu ini mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari pihak kepolisian dan TNI setempat.

Dikataka warga, hampir selama Kepala Desa Hambali menjabat diduga banyak ketidakjelasan, apalagi dalam penggunaan anggaran dana desa (ADD).

Salah satu tudingan warga yakni soal anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga telah diselewengkan oleh Kepala Desa, dimana anggaran sebesar Rp 50 juta, ternyata hanya dibelanjakan cuma Rp 15 juta yang digunakan untuk usaha peternakan bebek.

Koordinator Aksi Eep Saefullah dalam orasinya mengatakan, warga sangat kecewa karena kepala desa Hambali sudah tidak mencerminkan seorang pemimpin yang amanah, sebab, banyak masyarakat yang dulunya tidak memilih atau mendukung dirinya selalu dipersulit untuk mendapatkan pelayanan dalam administrasi.

Bahkan, Kades juga dituding telah menghambat jalannya pembangunan, karena mengintervensi kegiatan yang dikerjakan oleh TPK, salah satunya dengan memberhentikan kegiatan yang sedang dikerjakan oleh TPK dengan alasan kegiatan tersebut akan diborongkan kepada pihak lain.

“Kami meminta Kepala Desa Hambali untuk segera mengundurkan diri dari jabatan kepala desa, karena sudah melenceng dari tugas dan fungsi sebagai kepala desa, dengan ketidak jelasannya dalam mengelola anggaran dana desa,” kata Eep.

Eep pun mengancam, apabila kepala desa tidak mau mengundurkan diri, ia bersama warga lainnya akan melaporkan permasalahan ini ke ranah hukum untuk bisa diproses hingga ada kejelasan siapa yang salah dan siapa yang benar.

“Hari ini tuntutan kami tidak diindahkan, bahkan banyak sekali yang tidak nyambung dengan pertanyaan yang kami tanyakan, untuk itulah kami bersama warga akan membawa persoalan ini kepihak yang berwajib,” tegas Eep.

Sementara itu, Kepala Desa Cipendeuy Hambali mengelak, kalau apa yang ditudingkan kepada dirinya itu tidaklah benar, dan apa yang dilaksanakan dan dikelola di desa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan, yang berkaitan dengan kegiatan TPK itu anggarannya sama sekali belum turun.

“Sebenarnya persoalan ini hanyalah miss Komunikasi saja kok, yang sebenarnya kalau untuk BUMDes itu fisiknya ada, bahkan sudah selesai tahap pemeriksaan, dan untuk masalah TPK anggarannya itu belum turun,” kilah Hambali.

Meski akhirnya massa aksi membubarkan diri, namun masyarakat mengaku tetap kecewa dengan jawaban sang Kades dan akan kembali melakukan demo susulan dan juga laporan ke ranah hukum terkait sejumlah penyelewengan yang dilakukan Kades Hambali itu. (*/Sandi)

Honda