SERANG – Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani di suatu daerah.
Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
Namun untuk di Kota Serang, indikator kesejahteraan petani masih dihitung dari jumlah produktifitas hasil panen. Karena masih belum adanya NTP di Kota Serang.
Hal itu diakui Kepala Dinas Pertanian Kota Serang, Anis Salam, yang menyatakan bahwa saat ini Dinas Pertanian Kota Serang belum memiliki NTP dan baru akan mengajukan itu di tahun 2019.
“Di Kota Serang NTP belum ada, baru mau, dengan BPS tadi sudah ketemu. Dan siap untuk Kota Serang, dan kami juga akan berkoordinasi dengan Bappeda sekaligus, supaya Kota Serang punya NTP karena itu indikator kinerja utama saya,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/6/2018).
“Karena belum ada NTP, untuk mengukur kesejahteraan petani selama ini kita lihat dari hasil produktifitas panen,” imbuhnya.
Padahal menurutnya, NTP merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang valid di suatu daerah.
“Memang yang lebih terukur dan lebih valid itu lewat NTP, yang rumusnya ada di BPS,” ujarnya.
Untuk itu, saat ini Dinas Pertanian Kota Serang akan berupaya untuk agar di Kota Serang dapat memiliki NTP.
“Secepatnya harus ada, mudah-mudahan di 2019 terealisasi karena itu jadi indikator utama kinerja saya. Karena indikator kinerja utama saya di 2019 itu NTP, NTT dan NTB,” terangnya.
Disinggung terkait persentase kesejahteraan petani di Kota Serang pada tahun ini dilihat dari produktifitas hasil panen, Kadis Pertanian menyatakan bahwa saat ini Kota Serang mengalami kenaikan meski ada beberapa kendala yang dihadapi.
“Tahun ini ada peningkatan jadi dua digit dari 5,6% jadi 5,8% hampir ke 6%. Karena kendalanya ada normalisasi Bendung Pamarayan, jadi itu ada dampaknya ke kita. Tapi nanti udah normal kita genjot sampai 7 ton /hektare,” paparnya.
“Karena sekarang ini terkendala normalisasi itu, kalau tidak ada normalisasi sih lancar-lancar saja. Karena kan sawah yang dibutuhkan itu air. Bahkan para petani di Kabupaten pun turut protes karena normalisasi itu,” pungkasnya. (*/Ndol)
