PANDEGLANG – Sejumlah pelajar yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) kabupaten Pandeglang dan Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (13/12/2017).
Unjuk rasa tersebut untuk menyikapi adanya Penundaan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk Sekolah Dasar di 15 Kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang, dengan alasan ada permasalahan dari percetakan dan pengiriman soal UAS ke masing-masing sekolah.
Herawati dalam unjuk rasanya mengatakan bahwa penundaan UAS untuk SD di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang telah mencoreng dunia pendidikan, karena menurutnya penundaan ini merupakan cerminan tidak profesionalnya kinerja Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
Selain tidak profesional, Pihaknya juga Menduga ada praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), karena pelaksanaannya tidak sesuai rencana.
“Dindikbud Pandeglang telah menciptakan pendidikan rongsokan dan mencoreng dunia pendidikan, selain itu dugaan KKN di pelaksanaan UAS sangat kuat, karna kegiatannya tersebut tidak sesuai dengan perencanaan,” kata Herawati kordinator aksi, Rabu (13/12/2017).
Adanya peristiwa tersebut mereka meminta agar pihak terkait segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada oknum Dindikbud Pandeglang. Herawati juga mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, segera mengambil tindakan tegas dengan memberikan sangsi kepada kepala Dindikbud dan Panitia UAS.
“Apapun alasannya pendidikan adalah modal untuk membangun daerah dan generasi penerus, kalau hal ini dibiarkan mau jadi apa Kabupaten Pandeglang yang sudah tertinggal,” tegasnya.
Sementara Kepala Dindikbud Pandeglang, Olis Sholihin membantah tudingan IPNU yang menduga bahwa keterlambatan soal UAS ada indikasi KKN, dan bentuk kegagalan kepala Dindikbud, karna Olis mengaku tidak ikut dilibatkan oleh Kordinator Pengawas (Korwas) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dalam pelaksanaan pengadaan soal UAS.
“Tidak ada (Indikasi KKN) kemarinkan sudah dijelaskan bahwa ada keterlanbatan dari pihak percetakan, tapi kan waktunya juga sudah diganti. Kalau soal tudingan kegagalan itu mah sudah menjadi resiko pimpinan walaupun saya tidak dilibatkan,” jelasnya. (*/Gatot)
