www.faktabanten.co.id
Suara Merdeka Rakyat Banten
HAK_Helldy_Al-Khairiyah

Pemuda Al-Khairiyah Tolak Mantan Terpidana Korupsi Jadi Ketua MUI Cilegon

0

CILEGON – Menyikapi kembali terpilihnya Dimyati S Abubakar menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon periode 2019-2024, Ketua Umum DPW Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Provinsi Banten, Ahmad Munji mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten dan MUI Pusat untuk mempertimbangkan mengesahkan SK, karena Ketua MUI Cilegon terpilih merupakan mantan narapidana korupsi saat memimpin MUI Kota Cilegon.

“MUI itu lembaga terhormat tempat berhimpunnya para ulama yang idealnya tidak dipimpin oleh koruptor yang pernah makan uang negara atau uang rakyat. Kami sangat prihatin dan sedih jika lembaga sakral tempat berhimpunnya para ulama itu dikotori oleh pemimpin lembaga yang notabene eks narapidana korupsi,” kata Munji kepada faktabanten.co.id, Selasa (3/11/2019).

Lebih lanjut Munji menegaskan, bahwa eks narapidana korupsi merupakan eks musuh negara yang terbukti menggerogoti uang negara dan bangsa. Menurutnya, walaupun pelakunya telah menjalani hukuman namun aspek kearifan sosial perlu dipertimbangkan.

Selain itu, Munji juga mencurigai kejanggalan dalam prosesi pemilihan Ketua MUI Cilegon yang diselenggarakan pada pekan lalu, karena adanya faktor politis dan kepentingan lainnya.

HAK_Dede

“Kita mengerti dan paham jika musyawarah MUI Cilegon kali ini sangat diduga kuat tidak lepas dari kepentingan dukung mendukung Pilkada Cilegon, atau diduga kuat hanya untuk mengamankan aliran dana hibah dan sebagainya,” ungkapnya.

“Kalau diduga hanya soal mengamankan aliran dana hibah APBD yang diduga hanya buat kepentingan Pilkada, semestinya citra lembaga MUI tidak harus dikorbankan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, HPA menyatakan sikap prihatin dan kesedihan karena menurutnya mungkin pertama kalinya, ini terjadi dalam sejarah yang akan terus dicatat dan diingat oleh generasi yang akan datang.

“Bahwa satu-satunya di Indonesia, MUI Kota Cilegon lah yang telah memilih dan dipimpin oleh eks narapidana korupsi yang pernah menggerogoti uang negara. Selanjutnya DPW HPA Provinsi Banten mendesak MUI Propinsi dan MUI Pusat menjaga marwah dan kehormatan ulama. Dan kami tidak menginginkan MUI Kota Cilegon dijadikan alat untuk syahwat politik,” tegasnya.

“Kita lihat perkembangannya ke depan karena tidak menutup kemungkinan ada dugaan kejahatan lain,” tandasnya. (*/Ilung)

Loading...

Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan

Loading...

error: www.faktabanten.co.id