www.faktabanten.co.id
Suara Merdeka Rakyat Banten

Penggunaan Bahan Bakar B30 Dinilai Berdampak Negatif pada Perekonomian

0

CILEGON – Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo, mengkritik rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah. Pasalnya, penggunaan B30 yang bertujuan untuk mengurangi impor migas tersebut, kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.

Bambang mengaku prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja, Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional.

“Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah di mana akan menerapkan BBM B30 di mana sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor yang mana bahan bakar ini adalah solar saja,” kata Bambang, Rabu (17/7/2019).

Sebaliknya, kata Bambang, justru impor non-migas yang jauh lebih besar dan memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia.

“Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, non migas ini jauh (lebih besar),” ujarnya.

Dia pun mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

“Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat,” jelasnya.

Loading...

Menurut Bambang, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. “Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. “Tolong Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi,” katanya. (*/RedRT)

BPKAD

Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan

Loading...

error: www.faktabanten.co.id