SERANG– Peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten dimanfaatkan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk menagih janji pembangunan.
Lewat forum Mimbar Demokrasi yang digelar di salah satu kafe di Kota Serang, Senin (5/10/2026), PMII Banten membedah sederet persoalan yang dinilai masih jauh dari visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.
Forum bertajuk “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, Sudahkah Terwujud?” itu dihadiri ratusan kader PMII se-Banten.
Ketua PKC PMII Banten, Winah Setiawati, mengatakan Mimbar Demokrasi sengaja dikemas sebagai ruang dialog konstruktif, bukan aksi jalanan.
Tujuannya agar aspirasi hasil kajian dari tingkat rayon hingga provinsi bisa didengar langsung oleh pengambil kebijakan.
“Momentum HUT seharusnya jadi refleksi bersama, bukan seremonial saja. Kami ingin pemerintah hadir dan mendengarkan,” ujar Winah.
Namun, forum tersebut justru tanpa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
PMII menilai absennya pimpinan daerah mencerminkan buntu-nya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Jika organisasi mahasiswa saja sulit bertemu pimpinan daerah, apalagi masyarakat biasa. Harapan kami sederhana, hadir dan mendengarkan sebagai bentuk penghargaan terhadap partisipasi publik,” tegasnya.
Dalam sesi evaluasi, PMII menyoroti tiga isu utama:
1. Infrastruktur Dipertanyakan
PMII menyinggung proyek jalan provinsi yang rusak tak lama setelah selesai dibangun, serta pembangunan Jembatan Merah Putih yang dinilai perlu evaluasi mutu. Menurut PMII, pembangunan tidak cukup hanya banyak proyek, tapi harus berkualitas dan berdampak jangka panjang.
2. Sekolah Gratis Belum Jelas
Program unggulan sekolah gratis dinilai belum transparan. PMII mempertanyakan sekolah mana yang sudah menerima dan seberapa tepat sasaran program tersebut. Slogan “Banten Cerdas” diminta tidak berhenti jadi jargon publikasi.
3. Ekonomi Masyarakat Terhimpit
Terbatasnya lapangan kerja, tingginya harga kebutuhan pokok, dan beban hidup yang meningkat menjadi catatan serius. Pembangunan, kata Winah, harus diukur dari kesejahteraan warga, bukan hanya dari jumlah proyek.
Sementara itu, Sekretaris MABINDA PKC PMII Banten, A. Sholahudin, menyebut kritik PMII adalah bentuk kemitraan kritis, bukan permusuhan.
Ia mendorong kader PMII terus meningkatkan kapasitas agar mampu memberi kontribusi nyata bagi Banten.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Ahmad Syaukani, yang hadir mewakili Pemprov, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi sampah regional melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Program itu sempat terkendala penolakan warga di beberapa lokasi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat kini mendorong penghentian sistem open dumping, sehingga Pemprov terus menyesuaikan kebijakan agar lebih modern dan ramah lingkungan.
Adapun soal sekolah gratis, akan dijelaskan lebih detail oleh OPD terkait.
Forum Mimbar Demokrasi ini menjadi catatan evaluasi PMII untuk 26 tahun Banten, agar janji Banten Maju tidak berhenti sebagai slogan.***
