CILEGON – Brigade Al-Khairiyah mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan terhangat berkaitan dengan Pilkada Cilegon 2020. Dimana, Brigade Al-Khairiyah ikut serta dalam Aliansi Peduli Pedagang Car Free Day (CFD) yang sempat berencana menggelar aksi unjukrasa menyikapi pegawai BUMD yang mempolitisasi program CFD.
Ketua DPC Brigade Al-Khairiyah Cilegon Yosep Sopana mengatakan, pasca agenda audiensi dengan PT KIEC, PT PCM, dan Disperindag pada 5 November 2020 lalu, Sekretaris Disperindag juga saat itu mengatakan akan melaksanakan evaluasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pengelola CFD.
“Yang telah dilakukan oleh saudara Andri, sebagai salah satu pengurus HPPB Kota Cilegon, Disperindag Akan memberikan sanksi kepada lembaga tersebut,” kata Yosep, Jumat (6/11/2020).
Lebih lanjut DPC Brigade Al-Khairiyah menilai, dari kejadian itu selayaknya publik bisa mengambil hikmah, bahwa Pilkada milik kita bersama dan masyarakat.
“Masyarakat yang berhak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada intimidasi dari pihak manapun,” tegas Yosep.
Sementara itu, Ketua DPP Brigade Al-Khairiyah Anwar Musadad, mengajak instansi-instansi pemerintahan dan lembaga terkait, untuk bersama-sama mendorong hajat demokrasi Kota Cilegon tetap dalam kedamaian dan suka cita, tanpa menebar ketakutan terhadap masyarakat.
“Semoga Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan damai,” ujar Adad.
Adad juga berharap apa yang disampaikan perwakilan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) yakni Saudara Ilham, bahwa BUMD itu berkomitmen menyerahkan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pilkada, serta akan menindaklanjuti hasil keputusan pelanggaran yang dimaksud.
“Jadi kata mereka, secara internal PT PCM sudah melakukan teguran kepada yang bersangkutan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, selain dihadiri pihak-pihak terkait dengan program CFD, mediasi dan audiensi tersebut juga difasilitasi oleh Polres Cilegon.
Sebelumnya viral pemberitaan tentang adanya tekanan dan bentuk paksaan dari salah seorang pegawai PT PCM bernama Andri kepada pedagang Car Free Day (CFD) Cilegon untuk memilih pasangan calon Ati-Sokhidin. Hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk politisasi program pemerintah oleh kubu Paslon.
Kasus ini bermula dari seorang pedagang CFD yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ada ancaman jika tidak menjadi pendukung Paslon Ati-Sokhidin, maka tidak akan diperpanjang registrasi sebagai anggota pedagang CFD.
Info ini mencuat setelah pedagang membuka isi percakapan di WA Grup CFD dan akhirnya beredar di media sosial. (*/A.Laksono)