CILEGON – Dua bulan sudah nasib para pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menggantung, karena hingga kini honor yang menjadi hak mereka belum juga dibayarkan oleh pemerintah.
Selama dua bulan terhitung sejak September hingga masa kerja Oktober 2017, para personel Satpol PP Kota Cilegon ini harus rela bekerja tanpa menerima upah. Alhasil para penegak Perda itu pun mulai mengeluh kesulitan ekonomi selama dua bulan ini, bahkan hingga harus berhutang.
Hal tersebut diungkapkan salah satu THL berinisial HJ, yang mengatakan gajinya yang hanya Rp 1.900.000 itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan.
“Selama ini saya bergantung dari honor itu, buat kebutuhan keluarga dan juga bayar anak sekolah kalau itu tersendat saya harus mencari kemana?” keluhnya kepada Fakta Banten, Minggu (12/11/2017).
Personel lainnya berinisial HT juga membenarkan bahwa gaji THL Satpol PP sudah dua bulan ini tidak dibayar.
“Iya bener mas, sudah dua bulan belum dibayar gaji kita,” katanya.
Sementara itu ditemui di tempat berbeda, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi juga membenarkan dengan keterlambatan pembayaran upah THL Satpol PP tersebut. Edi mengaku sudah melakukan pemanggilan kepada pejabat Satpol PP untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Iya dua bulan kan, sudah. Sudah saya panggil, mau diselesaikan lah,” katanya ke wartawan, Minggu (12/11/2017).
Dalam hal ini, Edi menduga keterlambatan pembayaran upah THL tersebut karena adanya perubahan anggaran.
“Jadikan sistem pemotongan gaji itu di bendahara, iya nggak. Ketika uang dari bendahara dateng, buat siapapun dipotong tuh buat THL, TKK. Yang sebenernya bisa juga dia nggak punya utang. Kalau nggak punya utang mah nggak bisa (ditunda pembayaran gaji) gitu dong,” jelas Edi.
“Ya kalau keterangan Pak Imam (Sekretaris Dinas Pol-PP) mah begitu, ya cumakan di balik itu ada tunggakan-tunggakan yang melalui bendahara, nanti kita perbaiki lah,” paparnya. (*/Temon)