CILEGON – DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon segera mengalokasikan dan merelokasi dana hibah dan sebagian dana APBD Kota Cilegon tahun 2020 untuk biaya hidup warga Kota Cilegon terutama bagi klaster masyarakat tertentu selama penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Sekretaris DPD Al-Khairiyah Ahmad Munji mengatakan, persoalan penyebaran Virus Corona ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi tapi juga harus menjadi tanggungjawab Pemkot Cilegon.
“Sebagian masyarakat melalui maklumat Kapolri dan himbauan pemerintah di anjurkan stay at home atau physical distance sementara sebagian warga masyarakat juga perlu mengais rejeki dengan perlu keluar rumah,” kata Munji kepada wartawan, Senin (30/3/2020).
Menurut Munji, TNI/Polri serta pemerintah pusat sangat disibukan untuk berkonsentrasi bersama-sama menangani masalah penyebaran Virus Corona secara nasional, begitu juga pemerintah provinsi. Jadi kata Dia, Pemkot Cilegon juga perlu tanggap dengan situasi nasional saat ini.
“Pemkot Cilegon sebaiknya menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan anggaran APBD besar seperti JLU, Gedung Setda, Stadion Sport Center dan proyek infrastruktur lainnya. Lebih baik anggaran infrastruktur APBD itu dialokasikan untuk biaya hidup warga selama stay at home atau selama adanya kebijakan physical distance minimal sampai bulan Mei 2020,” katanya.
“Buat apa pembangunan kalau masyarakatnya tidak sejahtera, dan ingat kondisi ini sangat sulit, pengangguran Cilegon sangat tinggi belum lagi dampak penghentian tenaga outshorching PT Krakatau Steel yang belum teratasi oleh Pemerintah Cilegon,” imbuhnya.
Pemkot Cilegon juga harus pastikan ketersediaan stok pangan minimal untuk masa satu tahun ke depan, sebab Kota Cilegon tidak punya lumbung padi atau lumbung pangan.
“Pemkot Cilegon jangan anggap sepele, jangan sampai nanti ketika terjadi kelangkaan pangan baru pada sibuk dan pontang panting enggak karuan,” jelasnya.
Dari dana APBD Kota Cilegon harus menyiapkan tempat penampungan atau karantina khusus bagi pasien terkena dampak Virus Corona serta melengkapi para tenaga medis atau tenaga kesehatan dan semua personil yang terlibat dalam penanganan Virus Corona dengan APK yang lengkap dan peralatan lainnya yang siap.
“Jangan sampai misalkan karena kelalaian Pemkot Cilegon justru membahayakan nyawa dan kesehatan tenaga medis atau pihak yang terlibat dalam penanganan Virus Corona, ingat mereka juga punya anak istri dan keluarga di rumah yang mengharapkan keselamatan mereka,” tegasnya.
Masyarakat akan mengikuti saran pemerintah terkait kebijakan dan anjuran stay at homeatau physical distance secara nasional, tapi pemerintah daerah juga harus paham dan harus tanggap. Terutama kata Munji dari pada dana APBD yang dialokasikan buat infrastruktur diduga sampai dengan saat ini tidak jelas hasilnya, lebih baik sebagian besar dana APBD itu dialokasikan untuk biaya hidup warga selama masalah Corona.
“Karena soal kemanusiaan dan kesejahteraan lebih penting dari pada sekedar bangun JLU, gedung setda ataupun Stadion Sport Center yang diduga tidak jelas itu, apa lagi dana hibah yang juga diduga hanya dinikmati oleh segelintir orang yang jumlahnya puluhan miliar,” pungkasnya. (*/Red)