CILEGON – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon ternyata masih minim serapan anggaran pada semester satu akhir yakni hanya sebesar 14 persen lebih.
Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Cilegon dengan Dinas PUPR di ruang rapat komisi, Rabu (21/6/2023).
Ketua Komisi IV Erik Airlangga mengatakan, dari Rp145 miliar anggaran yang dimiliki Dinas PUPR baru terserap sebesar 14 miliar, bahkan Dinas PUPR tidak bisa menjelaskan alasannya.
“Tadi Kadisnya tidak bisa menjelaskan berapa sih dari Rp145 miliar di anggaran reguler ini untuk apa saja. Dari pada rapat berlama-lama dan kadisnya belum bisa menjelaskan ya sudah kita tunda dulu,” ujarnya.
Alasan serapan rendah yang diterima oleh Komisi IV adalah terkendala persoalan teknis seperti e-purchasing dan lainnya.
Namun apapun alasannya menurut Erik, masyarakat tidak mungkin mengetahui adanya hal-hal seperti itu tinggal bagaimana dinas terkait melakukan inovasi agar ini bisa segera terealisasi.
“Karena kita tidak mengetahui nanti di reguler seperti apa jangan sampai kejar-kejaran, nanti gagal lelang banyak nyumbang silpa lagi?” terangnya.
Karena itu, kekhawatiran Komisi IV adalah keberhasilan OPD dalam serapan anggaran secara otomatis menjadi keberhasilan dalam pengawasan.
Akan tetapi jika sebaliknya minim dalam serapan anggaran berarti pengawasan Komisi IV dianggap tidak maksimal meskipun sudah melakukan pemanggilan beberapa kali terhadap OPD.
DPRD sering kali menegaskan agar OPD untuk segera merealisasikan belanja reguler untuk anggaran reguler, lelang yang besar-besar dilakukan di reguler jangan sampai digunakan di perubahan karena dikhawatirkan tidak terkejar waktu.
“Tetapi itukan kebijakannya ada di OPD, walaupun kita sudah melakukan itu,” tutupnya.
Sementara itu Plt Kadis PUPR Suheri saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut berkilah bahwa kondisi itu terkait dengan masa transisi sambil bergegas meninggalkan awak media. (*/Wan)