Aktivis Keluhkan Minimnya Respon Pemerintah Terkait Saluran Air dan Pencemaran Situ Rawa Arum Cilegon

 

CILEGON – Aktivis lingkungan Rawa Arum, Husen Saidan, menyayangkan kurangnya respon pemerintah baik tingkat Kota hingga tingkat RT terkait upaya warga membuat saluran air untuk mencegah banjir dan genangan.

Menurutnya, guna mencegah banjir, dirinya melakukan pembuatan saluran air yang sepenuhnya dilakukan swadaya oleh pihaknya tanpa dukungan anggaran pemerintah.

“Kita melaksanakan kegiatan ini, supaya tidak terjadi banjir atau genangan yang bisa merugikan warga. Materialnya kami siapkan dari anggaran pribadi, bukan anggaran pemerintah,” ungkap Husen, Sabtu (9/8/2025).

Ia menilai, pemerintah di tingkat RT dan kelurahan seharusnya lebih sigap membantu kegiatan gotong royong tersebut tidak usah menunggu pengumuman atau ajakan terus menerus.

“Yang saya sayangkan, RT ini tidak gercep. Padahal kalau ada apa-apa, mereka sering menyalahkan kami sebagai pengurus Rawa Arum. Harusnya mereka peka dan ikut bergerak tanpa menunggu diminta,” ujarnya.

Selain itu, Husen juga menyoroti kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang membangun saluran pembuangan air limbah warga langsung menuju Situ Rawa Arum, bertentangan dengan surat imbauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon.

“DLH sudah mengimbau agar limbah tidak dibuang langsung ke situ, tapi PUPR malah membangun saluran tanpa bak kontrol yang memadai,” tegasnya.

Lebih lanjut, iya juga menginginkan agar pemerintah hadir guna merubah mindset masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan limbah secara mandiri bukan asal main buang sembarangan yang akhirnya dapat merusak lingkungan.

Husen mengungkapkan, kebiasaan membuang sisa makanan seperti nasi ke selokan memicu pembusukan dan pertumbuhan bakteri yang dapat mencemari air hujan di situ.

“Kalau ribuan warga membuang limbah makanan sembarangan, ekosistem di Rawa Arum yang tadinya bagus bisa rusak,” ujarnya.

Husen menegaskan, penanganan Situ Rawa Arum harus dilakukan lintas instansi bukan hanya urusan DLH, tapi semua SKPD yang dikomando oleh Walikota sebagai penanggung jawab.

Sejak 1993, ia mengklaim telah menyelamatkan Rawa Arum dari luas awal 4,6 hektare menjadi 8,2 hektare, dengan pembiayaan swadaya termasuk pembuatan jalan.

“Hari ini pun kami masih bersihkan situ dengan melibatkan warga, kami bayar Rp150 ribu per orang per hari. Tapi pemerintah seolah menunggu pengajuan, dan ironisnya, program yang sudah kami ajukan pun sering dicoret,” kata Husen.

Ia pun berharap slogan “Cilegon Juare” bisa diwujudkan dengan tindakan nyata bukan hanya diucapan dan janji saja.

“Sayang kalau cuma jadi slogan, tapi tidak terlihat Cilegon Juare-nya,” pungkasnya. (*/Ika)

CilegonHusen SaidanSitu Rawa Arum
Comments (0)
Add Comment