CILEGON — Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD Kota Cilegon menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang juga dirangkaikan dengan penyampaian Raperda APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Rabu (30/9/2026).
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil, khususnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan.
“Prinsipnya kita merasionalkan dari sisi pendapatan. Ada target-target pendapatan yang kita sesuaikan karena dasarnya rasionalitas,” kata Robinsar.
Menurut dia, target pendapatan yang dinilai sulit direalisasikan akan dikurangi agar penyusunan anggaran lebih realistis.
Sebaliknya, sejumlah potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan akan dinaikkan targetnya.
Robinsar mengatakan, hasil rasionalisasi anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan dukungan terhadap guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia menjelaskan, guru PPPK paruh waktu tidak lagi memperoleh dukungan pembiayaan seperti sebelumnya melalui beberapa sumber anggaran sehingga pemerintah daerah melakukan penyesuaian dukungan penghasilan.
“Kalau kemarin Rp600 ribu, sekarang dinaikkan menjadi Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta. Kemudian untuk Oktober, November, dan Desember akan mendapatkan tambahan sesuai dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Selain dukungan terhadap tenaga pendidik, kata Robinsar, hasil penyesuaian anggaran juga diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk perbaikan jalan dan sejumlah program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya memastikan program yang masuk dalam APBD Perubahan 2026 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.***