CILEGON – Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kota Cilegon kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan bersih di Pilkada 2024.
Hal itu dilakukan JRDP dengan melakukan sosialisasi anti politik uang atau money politic kepada masyarakat Kota Cilegon di Kawasan Krakatau Junction atau di lokasi Car Free Day (CFD), pada Minggu (17/11/2024).
Koordinator JRDP Kota Cilegon, Argy Ferdian, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik politik uang, menjaga netralitas ASN, dan melawan intimidasi yang berpotensi mencederai demokrasi.
“Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur dan bupati/walikota yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Dalam pelaksanannya Pilkada harus mengedepankan asas-asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Sehingga masyarakat diperkenankan untuk memilih siapapun berdasarkan hati nurani,” ujar Argy Ferdian dalam rilis yang diterima Fakta Banten pada Senin (18/11/2024).
Argy juga menyoroti aturan yang sudah jelas melarang penggunaan politik uang dan keberpihakan ASN serta TNI-Polri terhadap pasangan calon tertentu.
“Larangan tentang politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 yang bisa mengakibatkan pidana bagi setiap pelaku dan penerima politik uang. Sedangkan aturan tentang netralitas ASN dan TNI-Polri juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan aturan lainnya yang mengharuskan mereka netral,” lanjutnya.
Sebagai lembaga pemantau Pilkada yang telah aktif sejak Pilkada Kota Cilegon 2020, JRDP memastikan kehadirannya kembali di Pilkada 2024 untuk mengawal proses demokratisasi.
Argy menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam mewujudkan Pilkada yang bersih.
“Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang, menolak mobilisasi ASN, dan melawan intimidasi. Pemimpin yang dilahirkan melalui cara-cara buruk akan menghasilkan kepemimpinan yang buruk dan cenderung sewenang-wenang,” tegasnya.
Melalui berbagai strategi, JRDP juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pelosok, tentang dampak negatif politik uang.
“Kami memastikan masyarakat memahami dampak negatif politik uang melalui edukasi berbasis informasi yang ramah dan tidak menghakimi. Materi edukasi disesuaikan dengan konteks lokal, menggunakan media seperti selebaran, video pendek, dan siaran radio komunitas yang mudah diakses. Kami juga menyediakan panduan anonim untuk pelaporan agar mereka merasa aman,” kata Argy. (*/Hery)