Banyak Buruh di Cilegon Tak Punya Ijazah, Disnaker dan SPSI Turun Tangan

 

CILEGON – Pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, kenyataan pahit masih terjadi di Kota Cilegon, di mana banyak buruh yang tidak memiliki ijazah karena faktor ekonomi di masa lalu.

Hal ini tentu berdampak besar terhadap masa depan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Menyikapi kondisi ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon bersama PC FSKEP SPSI Kota Cilegon mengambil langkah nyata dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Cilegon.

Konsolidasi yang dilakukan pada Senin (17/02/25) ini bertujuan untuk membuka akses pendidikan bagi buruh melalui program kejar Paket A, B, dan C.

Kabid Hubungan Industri Disnaker Cilegon, Faruk Oktavian, menyatakan bahwa masih banyak buruh yang belum memiliki ijazah SD, SMP, maupun SMA.

“Kami menyadari masih banyak buruh yang belum memiliki ijazah secara akademik baik SD, SMP, maupun SMA,” ungkap Faruk kepada wartawan Fakta Banten.

Faruk menjelaskan, program kejar paket ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk memastikan bahwa setiap buruh memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan.

“Program ini tidak hanya memberikan akses untuk mendapatkan ijazah, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan daya saing buruh di era industri modern,” jelasnya.

“Dengan program kesetaraan pendidikan ini tentunya akan bermanfaat bagi para buruh dalam menghadapi era revolusi dalam kehidupan dan industri,” imbuh Faruk.

Sementara itu, Kepala Bidang P2PNFK Disdikbud Cilegon, Vania Eriza, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung pendidikan buruh melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Kita sebagai pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam hal ini para buruh/pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan melalui PKBM dengan program Paket B atau Paket C,” jelas Vania.

“Di Kota Cilegon terdapat 19 PKBM yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk buruh yang ingin menuntaskan pendidikan mereka. Proses pembelajaran pun fleksibel dan bisa disesuaikan dengan jadwal kerja mereka,” tambahnya.

Menurutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon serta menekan angka putus sekolah. Vania juga mengajak agar para buruh atau pekerja mendaftar sekolah di PKBM baik itu paket A setara SD, paket B setara SMP atau paket C setara SMA secara gratis.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pendidikan pekerja/buruh di perusahaan, Meningkatkan IPM dan tuntaskan Angka Tidak Sekolah di Kota Cilegon. Doakan kami terus bergerak membangun SDM di Kota Cilegon,” tutur Vania.

Sekjen PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon, Eko Susanto, turut mengapresiasi inisiatif ini. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah kondisi ketenagakerjaan yang sedang tidak baik-baik saja.

“Saat ini, berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari 24 buruh anggota kami belum menyelesaikan pendidikan SMA. Ini tentu berisiko, terutama dengan ancaman gelombang PHK yang semakin nyata,” ujar Eko.

Eko berharap program ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi buruh di Cilegon agar mereka lebih siap menghadapi persaingan kerja di masa depan.

“Pendidikan kesetaraan ini bisa menjadi penyelamat bagi buruh yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Kami berharap kerja sama ini terus berjalan demi kesejahteraan buruh di Cilegon,” tandasnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi buruh yang terjebak dalam keterbatasan pendidikan. Kini, kesempatan untuk meraih masa depan lebih baik semakin terbuka lebar.

“Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dikalangan buruh khususnya anggota FSP KEP SPSI Kota Cilegon,” tutupnya. (*/Hery)

Comments (0)
Add Comment