CILEGON– Persoalan tata hidrologi di Kota Cilegon masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan.
Di usia ke-27 tahun ini, berbagai persoalan mendasar terkait pengelolaan air dinilai belum tertangani secara optimal.
Sepanjang tahun 2026, tercatat sedikitnya tiga kali banjir besar melanda Kota Baja. Banjir terparah bahkan sempat membuat sebagian wilayah kota lumpuh selama beberapa jam, hingga aktivitas masyarakat terganggu akibat genangan air yang belum surut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhamad Saiful Basri, meminta Wali Kota dan Pemerintah Kota Cilegon agar lebih serius dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, dampak banjir tidak bisa dipandang sepele meskipun terjadi dalam waktu singkat.
“Persoalan banjir misalanya, banjirnya memang 1 atau 2 jam tapi dampaknya, mungkin barang elektronik yang belinya harus nabung dulu 1 tahun, belum dampak lainnya,” ujar Basri, Senin (27/4/2026), katanya.
Sebagai unsur legislatif yang membidangi infrastruktur dan lingkungan, Komisi IV menjadikan persoalan tata kelola air sebagai fokus utama pengawasan dan kerja mereka.
Basri menilai, banjir yang kerap terjadi merupakan dampak dari belum optimalnya pembangunan infrastruktur serta penataan ruang di Kota Cilegon. Ia menyoroti perubahan fungsi lahan yang turut memperburuk kondisi hidrologi.
“Dulu banyak daerah rawa, air gak langsung ke laut genang dulu di situ, sekarang air langsung di arahkan ke laut tapi alirannya juga sempit,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Basri mengungkapkan bahwa alokasi untuk sektor sumber daya air (SDA) dan penyediaan air bersih masih tergolong minim.
Berdasarkan data, anggaran untuk sektor tersebut hanya mencapai Rp 21,84 miliar atau sekitar 1,12 persen dari total APBD Kota Cilegon yang mencapai Rp 1,95 triliun.
“Kondisi ini juga bisa kita lihat dari keberpihakan anggaran, untuk perairan anggaran 2026 ini, jumlahnya di bawah 3 persen dari total belanja daerah,” imbuhnya.
Rincian anggaran menunjukkan bahwa pembangunan waduk irigasi hanya mendapatkan pagu sebesar Rp 4,65 miliar. Sementara itu, belanja modal untuk instalasi air bersih dan air baku lainnya mencapai Rp 4,70 miliar.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air baku juga menjadi tantangan tersendiri. Perumda Air Minum Cilegon Mandiri hingga kini belum memiliki sumber air baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Saat ini, pasokan air bersih masih bergantung pada kuota air milik PT Krakatau Tirta Industri (KTI), sehingga belum sepenuhnya mandiri dalam penyediaan air bersih.
“Di beberapa lokasi kita masih dengar ada warga harus berjalan lebih dari satu kilometer untuk mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Padahal menurutnya, tandon masih menjadi solusi yang baik untuk mengatasi persoalan air tersebut, tinggal bagaimana pemerintah bisa menyiapkan lahan yang ideal dan anggaran yang memadai untuk pembuatan tandon ini.
Selain banjir dan krisis air bersih, persoalan air juga berdampak pada sektor pertanian. Di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Jombang dan Purwakarta, pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Namun, keterbatasan jaringan irigasi dan buruknya kondisi drainase kerap menyebabkan kerugian bagi petani. Tidak jarang lahan pertanian mengalami gagal panen akibat genangan air yang tidak tertangani dengan baik.
Beberapa bulan lalu, sekitar 10 hektare lahan sawah di Kota Cilegon dilaporkan terendam banjir hingga menyebabkan puso atau gagal panen.
Belum lagi potensi kekeringan saat musim kemarau, selama ini sawah di Kota Cilegon termasuk kelompok tadah hujan.
“Ini kasihan, mereka yang hanya menggantungkan penghasilan dari pertanian bisa tidak dapat penghasilan lagi,” tandasnya.
Basri menegaskan, persoalan tata hidrologi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia berharap, momentum hari jadi ke-27 Kota Cilegon dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih berpihak pada pengelolaan air.
Ia pun meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon agar lebih fokus dan konsisten dalam menangani isu hidrologi demi mencegah bencana berulang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*/ARAS)