CILEGON – Polemik internal Karang Taruna Kota Cilegon terus memanas. Meskipun ada pihak yang mengklaim sudah terpilih sebagai Ketua Karang Taruna dari hasil Temu Karya di The Mangku Farm Mancak, pertengahan November 2025 lalu.
Kisruh yang terjadi dalam beberapa pekan ke belakang itu, membuat Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) mengambil langkah tegas dengan membentuk Carateker Pengurus Karang Taruna Kota Cilegon, untuk menata ulang organisasi di tingkat daerah.
Sementara kubu Karang Taruna Kota Cilegon yang dipimpin Edi Firmansyah, diketahui sudah mempersiapkan agenda Pelantikan Pengurus yang dijadwalkan Jum’at hari ini (12/12/2025).
Pelantikan akan digelar di Aula Dinas Kominfo Pemkot Cilegon. Namun belum diketahui apakah akan hadir Walikota Cilegon maupun Karang Taruna Provinsi Banten.
Di sisi lain, PNKT telah menerbitkan SK Nomor 017/int/KEP/PNKT/XII/2025 tentang Pengesahan Carateker Pengurus Karang Taruna Kota Cilegon, yang komposisinya ada tiga orang, yaitu Ketua Keni Novrandi Saputra, anggota dua orang yakni Grandis dan Fahmi Ismail.
Ketua Careteker Karang Taruna Kota Cilegon, Keni Novrandi Saputra, menegaskan bahwa kepengurusan Karang Taruna di Kota Cilegon saat ini berada sepenuhnya dalam kendali carateker.
“Katakan bahwa Karang Taruna Kota Cilegon hari ini dalam posisi carateker. Nah, carateker akan segera melaksanakan konsolidasi dan mempersiapkan Temu Karya,” ujar Keni, Kamis (11/12/2025).
Keni juga mengingatkan bahwa setiap agenda pelantikan Karang Taruna yang dilakukan oleh Kepala Daerah, namun jika tanpa sepengetahuan pengurus pusat, maka tidak akan diakui.
“Terkait misalnya ada pelantikan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Cilegon di luar sepengetahuan PNKT, berarti kita tidak mengakui itu,” tegasnya.
Menurutnya, tim carateker dalam waktu dekat akan segera menggelar konsolidasi untuk mempersiapkan Temu Karya daerah.
“Tim karateker dalam waktu dekat akan konsolidasi dan mempersiapkan Temu Karya untuk apa? Memilih jadi Ketua Karang Taruna baru Kota Cilegon,” lanjut Keni.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus merujuk pada aturan resmi. “Rujukannya adalah Permensos, terus lampirkan aja SK carateker,” katanya.
Keni pun meminta seluruh pihak, khususnya Dinas Sosial serta Pemerintah Kota Cilegon, untuk patuh pada regulasi yang berlaku.
“Jadi, meminta kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Cilegon untuk sama-sama mentaati Permensos,” pungkasnya. (*/ARAS)