CILEGON – Mewujudkan masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Di saat Negara Indonesia sudah merdeka, namun masih terjadi ketimpangan sosial bagi rakyatnya.
Kota Cilegon, yang dikenal sebagai Kota Industri Petro Dollar, tapi ternyata masih jauh dari harapan hidup layak bagi sebagian besar masyarakatnya. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kota Cilegon bahkan menempati peringkat kedua TPT di Provinsi Banten.
Contoh kecil terjadi di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Kehidupan pahit harus ditelan mentah-mentah oleh Selamet Sudiyono (51). Ia merupakan seorang duda yang mempunyai dua anak laki-laki.
Dua putera Selamet sempat mengenyam sekolah, dari hasil swadaya masyarakat di lingkungannya dan mau membantu. Namun putera bungsunya yang di bangku SMP harus putus sekolah karena tidak cukupnya kemampuan sang bapak.
BERITA TERKAIT: Keluarga di Cilegon Ini Tinggal di Gubuk dan Anaknya Putus Sekolah
Melihat kondisi seperti ini di Kota Cilegon, Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul ‘Ulama (PCNU) Kota Cilegon yang juga Anggota DPRD Provinsi Banten, Haji Umar Bin Barmawi, menilai bahwa program Pemerintah Kota Cilegon selama ini tidak tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Menurut Haji Umar, Kota Cilegon yang dikenal sebagai Kota Industri tapi disisi lain masih ada masyarakatnya yang belum mendapatkan program Pemerintah.
“Di Kota yang dikenal sebagai Kota Dollar tapi disisi lain masih ada masyarakat yang belum mendapatkan program Pemerintah,” ungkap Umar kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).
Haji Umar mengaku aneh dengan kondisi ekonomi masyarakat Kota Cilegon tersebut. Karenanya, ia menyarankan agar program-program pemerintah daerah harus lebih dimaksimalkan, terutama menyentuh kalangan masyarakat kecil seperti Selamet.
Haji Umar sendiri telah mendatangi kediaman Selamet, dan menilai bahwa luputnya sosok Selamet dari bantuan pemerintah, lantaran kurang akuratnya validasi pendataan oleh para aparat pemerintah itu sendiri. (*/Qih)