CILEGON – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menyebutkan bahwa anggaran untuk penanganan stunting tahun ini dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
Kepala Bidang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kota Cilegon, Febrinaldo, mengatakan, dana yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya sekitar Rp300 juta.
“Untuk Dinkes hanya sedikit, sekitar tiga ratusan juta. Namun masing-masing puskesmas juga mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pusat sebesar Rp200 juta untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal,” katanya, Rabu (12/11/2025).
Meski demikian, Febrinaldo menilai jumlah tersebut masih belum ideal untuk menjangkau seluruh sasaran anak stunting di Kota Cilegon.
“Ya, masih kurang. Seharusnya anggaran disesuaikan dengan data stunting yang ada,” ujarnya menambahkan.
Ia mengungkapkan, angka stunting di Kota Cilegon menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting turun dari 22 persen menjadi 19 persen.
“Pada Februari lalu terdapat 827 kasus, dan kini menjadi 813 kasus. Artinya ada penurunan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, ia menuturkan pihaknya menargetkan angka stunting di Kota Cilegon bisa terus ditekan hingga mencapai nol kasus.
“Harapannya pada Februari mendatang bisa turun lagi, kalau bisa hingga 50 persen. Itu target kami, tentu bergantung pada kondisi di lapangan,” ucapnya.
Menurut Febrinaldo, upaya penurunan stunting tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada pengetahuan dan pola asuh orang tua.
“Yang paling penting adalah meningkatkan pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang, karena ini bukan hanya soal ekonomi,” ungkapnya.
Dinkes Cilegon, lanjut dia, terus melakukan berbagai intervensi, seperti imunisasi, peningkatan gizi, perbaikan lingkungan, serta penyediaan jamban sehat, yang semuanya berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
“Setiap puskesmas juga melaksanakan program PMT lokal secara rutin,” katanya.***