CILEGON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, untuk tidak menggunakan rokok elektrik atau vape menyusul terbitnya Fatwa MUI Pusat Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
MUI Kota Cilegon meminta masyarakat menghormati dan mematuhi ketetapan tersebut, sekaligus menjadikan pejabat publik sebagai teladan.
Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, H. Sutisna Abas, mengatakan imbauan tersebut penting disampaikan mengingat penggunaan vape cukup digandrungi, terutama di kalangan anak muda.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan vape dan menghargai apa yang telah difatwakan MUI. Apalagi pejabat yang menjadi figur publik harus memberikan contoh, bukan justru mencari pembenaran,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, sosialisasi fatwa perlu dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar ketentuan tersebut dapat dipahami masyarakat secara luas.
Menurut dia, MUI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu menindaklanjuti fatwa pusat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.
“Fatwa ini harus disosialisasikan melalui MUI kecamatan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kalau tidak disosialisasikan, fatwa tersebut bisa mandul karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami substansinya,” ujarnya.
Selain kepada pengguna, MUI Cilegon juga mengimbau para penjual agar menghormati ketetapan tersebut dan tidak memperjualbelikan produk vape.
Hal itu sebagai bentuk kepatuhan bersama terhadap fatwa sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan rokok elektrik untuk hal-hal yang membahayakan.
Sutisna mengajak seluruh pihak, baik penjual maupun pengguna, untuk bersama-sama mematuhi ketetapan MUI.
“Kami mengimbau para penjual untuk memperhatikan fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Jangan sampai produk tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang membahayakan. Mari bersama-sama, baik penjual maupun pengguna, tunduk dan patuh terhadap fatwa tersebut,” katanya.***