CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran setelah adanya kebijakan atau instruksi Presiden Prabowo atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Akibatnya, terjadi pemotongan dana dari pusat yang berdampak langsung pada proyek perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon.
Hal itu disampaikan oleh Robinsar selaku Walikota Cilegon, pada Senin (3/3/2025).
“Izin, mohon maaf kami sampaikan dengan kondisi hari ini. Dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kita pun dari pusat itu terpotong dana perbaikan jalan JLS. Rp26 miliar yang harusnya menjadi dana untuk perbaikan JLS karena efisiensi terpotong, hilang oleh pusat,” jelas Robinsar kepada insan pers.
JLS merupakan jalur strategis yang vital bagi akses transportasi masyarakat dan distribusi barang di Kota Cilegon.
Pemotongan dana ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi infrastruktur penting di kota tersebut.
“Makanya tentunya kan menjadi kewajiban ya. Jalan harus bagus, masyarakat aman dan nyaman,” katanya.
Karena kehilangan dana dari pusat, Pemkot Cilegon harus mencari solusi agar pembangunan JLS tetap berjalan.
Salah satu opsi yang diambil adalah mengalokasikan anggaran dari APBD.
“Otomatis, pakai anggaran yang ada, APBD, gitu,” tambahnya.
Selain menghadapi pemotongan anggaran, Pemkot Cilegon juga masih memiliki beban lain, yaitu menyelesaikan utang-utang dari pemerintahan sebelumnya.
“Makanya intinya hari ini, di awal tahun pertama ini, kami dalam rangka membereskan hutang-hutang yang kemarin dan juga efisiensi anggaran,” ungkap Robinsar.
Dengan kondisi ini, Pemkot Cilegon harus menyeimbangkan berbagai kepentingan: menyelesaikan utang, merealisasikan janji kampanye, dan tetap memastikan pembangunan infrastruktur berjalan.
Masyarakat tentu berharap agar perbaikan JLS tidak terhambat dan pemerintah daerah mampu mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan program lain yang juga penting bagi pembangunan Kota Cilegon. (*/Hery)