CILEGON – Dengan tema ‘Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan di Pelabuhan Banten’, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten gelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri puluhan stakeholder kepelabuhanan yang ada di Provinsi Banten.
Kepala KSOP Banten Barlet Silalahi mengaku terus melakukan upaya perbaikan pelayanan kepelabuhanan, salah satunya dengan menerapkan sistem inapornet khusus pelabuhan barang dan perbaikan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang saat ini sudah menggunakan inapornet.
Dalam diskusi tanya jawab tersebut juga dihadiri oleh Bidang Pencegahan KPK dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cilegon, dengan harapan adanya perbaikan pelayanan.
“Harapan kami, ini kan kami mengundang deputi pencegahan ya, jadi paling tidak dalam situasi Banten untuk yang tercipta birokrasi yang baik itu kami memohon dari pengarahan, supaya nanti apa yang kami lakukan sesuai dengan harapan KPK itu sendiri, terhadap pelabuhan yang bersih bersih di Banten ini,” kata Barlet usai FGD di Forbis Hotel, Kamis (2/12/2021).
Barlet juga menyatakan, dengan hadirnya Kejari Cilegon diharapkan dalam pemangkasan biroraksi dapat menciptakan Pelabuhan yang bersih.
“Jadi kami sengaja mengundang Kejari, supaya ada hal hal yang juga nanti, misalnya ada kaitan dengan hukum, kami bisa berkordinasi demga Kejari, kami juga memohon dukungan Kejari bagaimana menciptakan Pelabuhan Banten yang bersih,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Ely Kusumastuti mengaku belum melakukan MoU dengan KSOP dan ke depan akan komitmen bersama sama membangun sinergi.
“KSOP kalau sementara ini belum ada MoU, setelah ini kita kasih kolaborasi dan sinergi untuk pencegahan dan penindakan dalam rangka mencegah mafia pelabuhan, mencegah tindak pidana korupsi di Pelabuhan, kita kolaborasi lah dengan tupoksi yang ada,” ujar Ely.
Dikatakan Ely, ia juga turut menyinggung atas penekanan MoU tersebut untuk semua pihak agar berkolaborasi sesuai tupoksinya.
“Mudah mudahan iya, sudah kita singgung bersama tadi, dengan KPK, dengan KOSP selaku regulator, kemudian dengan yang mengelola kan disitu ada PCM, ada KBS, kemudian Pelni. Nanti kita akan ada MoU, yang jelas kita serius kok mas,” katanya.
Dengan adanya MoU tersebut Ely berharap pelayanan pelabuhan lebih bagus dan lebih optimal untuk memangkas birokrasi.
“Pelayanan pelabuhan lebih bagus, memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan optimalisasi PAD maupun penerimaan negara supaya gak bocor sana sini,” pungkasnya.
Untuk diketahui dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala KSOP Banten, Barlet Silalahi, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Perwakilan Bidang Pencegahan KPK, Kajari Cilegon, Ely Kusumastuti, berbagai institusi pemerintahan serta asosiasi kepelabuhan di Banten. (*/Ihsan)