SERANG-Gubernur Banten Andra Soni dicurhati para nelayan dalam agenda dialog bersama di Pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Selasa (23/9/2025).
Para nelayan mencurahkan isi hati mereka mulai dari masalah pendangkalan di hampir semua tempat pendaratan ikan, kesulitan mengakses BBM bersubsidi, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra.
Soal pendangkalan, masalah ini menurutnya bukan hanya tanggung jawab Pemprov Banten, namun ada yang jadi kewenangan pemerintah pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Andra Soni bersyukur karena Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan bahwa pada 2026 akan dilakukan normalisasi Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu.
Sementara itu, untuk di Kabupaten Tangerang, BBWS C2 juga akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Cituis.
Ia menambahkan, aspirasi lain terkait pendidikan untuk para nelayan juga menjadi masukan bagi Pemprov Banten. Termasuk usul mengenai pengelolaan Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak.
“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani bersyukur aspirasi nelayan tersampaikan langsung kepada gubernur.
“Insya Allah ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” katanya.
Wali Kota Serang Budi Rustandi yang ikut hadir, menyambut baik dialog gubernur dan nelayan. Ia menegaskan siap bekerja sama dengan semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dialog menjadi yang pertama dirasakan oleh para nelayan, yang dirasakan oleh Padma dan Wawan dari Karangantu. Keduanya memanfaatkan dialog untuk menyampaikan aspirasi ke gubernur dan wali kota.
Keduanya mengeluhkan mulai dari akses solar bersubsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, serta pendangkalan muara pelabuhan. Termasuk soal legalisasi jaring apolo yang dinilai masih jadi perdebatan.
Usai berdialog, Andra Soni menyerahkan sejumlah bantuan sebagai jawaban atas keluhan nelayan. Bantuan diberikan berupa alat tangkap jaring insang untuk 10 kelompok nelayan, bubu naga, alat TED untuk 70 nelayan, paket sembako, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi 600 nelayan. Sementara itu, 3.500 nelayan lain akan menerima bantuan serupa melalui anggaran perubahan APBD 2025.
Bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri bersifat pemberdayaan. Pada tahun pertama iuran penuh ditanggung pemerintah selama 12 bulan. Pada tahun kedua ditanggung 8 bulan, tahun ketiga 6 bulan. Lalu, pada tahun keempat diharapkan nelayan sudah bisa mandiri.
Selain itu, Andra juga meninjau monitor pelacakan posisi dan riwayat kapal hasil kerja sama Pemprov Banten, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kapal nelayan dan pelayaran di perairan Banten.
Hadir dalam dialog tersebut juga Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan, Kepala Bappeda Banten Mahdani, Plt Kepala Dinas ESDM Arry James Faraddy, serta perwakilan BBWS C2. ***