CILEGON – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon memastikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tetap masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Plt. Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Tunggul Fernando Simanjuntak, mengatakan hasil reses anggota DPRD menjadi salah satu sumber usulan pembangunan yang kemudian dimasukkan dalam program pemerintah daerah.
Tunggul menjelaskan, secara ideal kegiatan reses dilakukan sebelum proses penyusunan anggaran agar usulan yang dihimpun dapat langsung masuk dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.
“Idealnya reses itu kan sebenarnya H-1. Gak mungkin reses sekarang itu idealnya langsung dianggarkan sekarang. Tetapi contohnya hasil reses itu apa output-nya? Di anggaran Pokir (Pokok-Pokok Pikiran-red). Pokir itu ada di anggaran tahun ini,” ujar Tunggul, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, usulan hasil reses yang dilakukan pada tahun sebelumnya pada dasarnya sudah masuk dalam APBD dan dilaksanakan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bisa kita pastikan kalau kaitan reses itu, itu kan reses tahun yang lalu itu yang Pokir namanya sekarang itu. Itu kan sudah dianggarkan cuma di OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red),” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan dari reses yang baru dilaksanakan saat ini tidak dapat langsung dimasukkan dalam APBD berjalan karena anggaran telah ditetapkan sebelumnya.
“Tetapi kalau reses sekarang kan gak mungkin untuk tahun ini. APBD kan sudah ditetapkan. Kalau memungkinkan ada uangnya nanti di (anggaran) perubahan,” katanya.
Tunggul juga menegaskan bahwa seluruh hasil reses DPRD diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam dokumen anggaran pemerintah.
“Kita berharap perencanaan kita ini bisa konkret semua, termasuk juga seharusnya reses-reses Dewan juga harus masuk, sudah masuk itu di APBD semuanya,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah agar seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD dapat berjalan tanpa kendala pembiayaan.
“Kalau APBD sudah ditetapkan, berarti pendapatan itu untuk pemenuhan belanja harus dimaksimalkan supaya jangan ada gagal bayar atau efisiensi lagi,” ujarnya.
Tunggul juga memastikan kondisi keuangan daerah saat ini dalam keadaan stabil dan mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Per hari ini, kas daerah juga sehat dan APBD tahun 2026 ini sudah pernah kita eksposkan di depan Pak Wali, Pak Wakil, dengan mengundang OPD,” pungkasnya. (*/ARAS)