CILEGON – Asosiasi Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia (APBMI) Banten diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran arus distribusi barang di Pelabuhan, baik di wilayah Banten maupun nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, usai menghadiri Pelantikan DPW APBMI Banten Periode 2018-2023 di Kota Cilegon, Selasa (24/4/2018).
APBMI DPW Banten ini diketahui dipimpin oleh Alawi Mahmud sebagai ketua, Dede Rohana Putra di posisi sekretaris, dan Rosyid Haerudin yang menjabat sebagai bendahara.
Sementara dalam kesempatan sambutannya, Wagub Banten mengingatkan, bahwa APBMI Banten harus melakukan pembinaan terhadap anggotanya yang belum melakukan kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
“Pada gilirannya secara langsung baik tidak langsung, hal itu akan meningkatkan perekonomian daerah dan warga Banten,” kata Andika.
Saat ini, kata Wagub, sebanyak 143 perusahaan bongkar muat yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke kapal. Sebagaimana pasal 5 ayat (3) yang mewajibkan setiap perusahaan bongkat muat untuk memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
Wagub juga menekankan, APBMI Banten agar mampu menciptakan iklim usaha perusahaan bongkar muat yang baik dan sehat, sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang baik di wilayah Provinsi Banten maupun Nasional.
Selanjutnya, Wagub juga mengulas wilayah perairan Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam bidang pelayaran mengingat adanya perairan Selat Sunda yang terletak antara Pulau Jawa dan Sumatera serta berdekatan dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I).
“Hal itu menjadikan perairan laut Provinsi Banten menjadi salah satu yang terpadat di Indonesia, dimana terdapat beberapa pelabuhan penting dan strategis yang melayani jasa kepelabuhanan,” jelas Andika.
Wagub melanjutkan, Kementerian Perhubungan akan menjadikan Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan Internasional.
Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Provinsi Banten, kata Wagub, peluang usaha kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan untuk mendukung distribusi barang yang keluar masuk pelabuhan di Wilayah Provinsi Banten sangat potensial.
Wagub mengungkapkan bahwa data Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2017 menunjukkan kunjungan kapal di wilayah perairan Provinsi Banten dikunjungi kurang lebih 9.424 kapal, baik domestik maupun internasional. Adapun volume bongkar muat barang luar negeri mencapai 25.724.122 ton, dan bongkar muat barang dalam negeri mencapai 45.237.225 ton.
Selain Pelabuhan Banten yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten, juga ada pelabuhan umum Pelabuhan Cigading yang dikelola PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), dan pelabuhan yang tidak diusahakan yaitu Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Anyer, serta Pelabuhan Labuan. Berikutnya, masih ada 53 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang melayani kebutuhan pasokan dan distribusi bahan baku dan hasil produksi untuk kepentingan sendiri. (*/Angga)