CILEGON – Sempat terjadi dinamika di proyek Chandra Asri Alkali (CAA) pada proses rekrutmen kontraktor lokal.
Dinamika tersebut terjadi paska dugaan tindakan diskriminatif dari sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon pada waktu lalu.
Pada Jumat (25/7/2025), Pemkot Cilegon melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon memfasilitasi pertemuan penting antara sejumlah asosiasi pengusaha di Kota Cilegon.
Hadir dalam forum tersebut antara lain perwakilan Kadin Cilegon, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi).
Forum tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi teknis mengenai proses pengajuan kerja pada proyek CAA yang kini tengah berjalan.
Dalam pertemuan itu, terbangun kesepahaman bahwa ke depan mekanisme rekrutmen harus lebih transparan dan tertata.
Menurut Kepala DPMPTSP Kota Cilegon, Hayati Nufus, pertemuan ini bertujuan memastikan proses pelibatan pengusaha lokal dalam proyek CAA berjalan mulus, tanpa lagi memicu konflik atau kebingungan di internal asosiasi pengusaha.
“Harapan kami ini pertemuan yang terakhir, selanjutnya bisa difasilitasi oleh salah satu asosiasi pengusaha,” ujar Nufus, Jumat (25/7/2025).
Ini merupakan pertemuan ketiga yang dilakukan setelah sebelumnya tiga kontraktor utama proyek CAA menggelar audiensi dengan Wali Kota Cilegon, Robinsar.
Namun hingga saat ini, belum ada satupun pengusaha lokal yang berhasil masuk ke dalam daftar subkontraktor proyek tersebut, meski janji pelibatan telah digaungkan sebelumnya.
Dalam hasil kesepakatan terbaru, Kadin Cilegon resmi ditunjuk sebagai koordinator utama untuk mengurus pengajuan 19 paket pekerjaan yang tersedia.
Selain itu pertemuan tersebut juga untuk menunjuk penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari masing-masing asosiasi guna mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pihak.
“Kalau biasanya kan ganti-gantian aja orangnya, makanya kita minta ada PIC di setiap asosiasi agar gampang komunikasinya,” imbuhnya.
Kebijakan penunjukan PIC ini diharapkan bisa memperkuat akuntabilitas dan mempercepat proses administrasi pengajuan kerja sama dengan pihak kontraktor utama CAA.
Ini sekaligus menjadi bentuk pembenahan tata kelola hubungan antar asosiasi pengusaha lokal yang selama ini cenderung tidak terkoordinasi dengan baik.
DPMPTSP Cilegon sendiri menaruh harapan besar agar polemik bisa segera diakhiri dan pengusaha lokal dapat segera menikmati peluang pekerjaan yang ditawarkan proyek strategis tersebut.
“Pengennya segera, biar segera dapat pekerjaan, sayang takutnya keburu selesai,” pungkasnya.(*/ARAS)