CILEGON – Aktivitas pemagaran area Waduk Krenceng oleh PT Krakatau Tirta Industri (KTI) menuai protes dari warga sekitar, khususnya para pedagang kecil.
Mereka khawatir mata pencarian yang selama ini bergantung pada keramaian di sekitar waduk akan hilang.
Kondisi ini membuat para tokoh masyarakat angkat bicara, mendesak penyelesaian musyawarah sebelum terjadi konflik.
Fakih Usman, mantan Ketua DPRD Kota Cilegon periode 2014-2019 mengungkapkan keprihatinannya atas dampak ekonomi yang menimpa warga Ramanuju.
“Penutupan Waduk KTI seharusnya dibicarakan dulu dengan warga. Jangan sampai di tengah kesulitan ekonomi, mereka kehilangan warungnya. Ini bisa memicu reaksi dari masyarakat,” ujar Fakih, yang kini berperan sebagai tokoh masyarakat, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan, sebagai mantan wakil rakyat, ia tidak menginginkan adanya demo anarkis.
Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah di kantornya, di mana ia siap menjembatani komunikasi dengan anggota dewan.
Senada dengan Fakih, Sofwan Marjuki, mantan anggota DPRD Cilegon periode yang sama, menyoroti pentingnya komunikasi antara PT Krakatau Steel (KS) dan masyarakat.
Menurutnya, pemagaran yang dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi yang jelas terkesan mengabaikan hubungan historis antara perusahaan dan warga Cilegon.
”Jika tidak disikapi dengan bijak, saya sepakat dengan Pak Fakih, tunggu saja reaksinya,” kata Sofwan, yang menyarankan agar DPRD Cilegon segera merespon, mengadakan hearing dengan semua pihak terkait apabila muncul protes, termasuk Pemerintah Kota Cilegon, tidak berdiam diri untuk mencari solusi terbaik.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Cilegon, Subari Asnawi, memastikan bahwa dewan siap menampung keluhan masyarakat.
“Kami akan mengakomodir aspirasi ini dan memfasilitasi dengar pendapat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Subari.
Ia menambahkan, langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi protes yang lebih luas dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat. (*/Wan)