CILEGON – Terpilihnya eks terpidana kasus korupsi honorarium ganda DPRD Cilegon tahun 2005-2006, Dimyati S Abubakar, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon periode 2019-2024, kembali mendapat sorotan dari elemen masyarakat Cilegon.
Seperti yang dikatakan Ali Fahmi, yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan KH. Lukman Harun, Bakal Calon Walikota Cilegon.
Ali Fahmi menilai buruknya kaderisasi dalam tubuh MUI Kota Cilegon, jadi salah satu faktornya.
“Soal mantan terpidana kasus korupsi saya kira bukan soal besar, hanya memang tidak mencerminkan kaderisasi yan baik. Dan terburuknya secara terang-terangan menjadi Timses, ini sesuatu yang luar biasa dan patut mendapat sorotan dari kita semua,” ujar Ali Fahmi kepada faktabanten.co.id, Kamis (5/12/2019) pagi.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Fahmi ini, ketika MUI dipimpin oleh eks koruptor, hal ini bisa mempengaruhi citra ulama di kota santri tersebut, karena MUI lembaga yang menaungi ulama dan Ormas-ormas Islam.
Ali Fahmi juga menyindir soal Napi Korupsi yakni Tb Iman Hariyadi, yang juga masih memimpin DPD Partai Golkar Cilegon hingga saat ini.
“Kalau saja itu terjadi seperti halnya dalam Partai Golkar kita mungkin tidak bisa masuk dalam ranah tersebut. Tapi ketika terjadi dalam MUI, maka ini menjadi soal integritas keulamaan di Cilegon,” jelasnya.
Diketahui, Dimyati S Abubakar kembali terpilih oleh tim formatur yang berjumlah 11 orang. Dan melalui hasil voting, Dimyati yang juga pernah menjabat MUI periode 2014-2016 ini meraih 7 suara mengalahkan dua kandidat lainnya.
Proses voting sendiri mengesankan langkah pragmatisme politik pada organisasi ulama tersebut. Pasalnya dengan 11 orang formatur, kenapa sampai tidak mampu membangun musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dengan pertimbangan integritas dan kualitas?
“Bukan masalah besar ketika memang tidak ada lagi figur ulama yang tidak memiliki latar belakang yang kurang baik,” tandasnya. (*/Ilung)