CILEGON – Ketua Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah, H. Ali Mujahidin, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan sekolah gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan keadilan dan kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis memang baik secara niat, tetapi perlu dibedakan antara sekolah negeri dan swasta dalam implementasinya.
“Sebuah aturan itu tujuannya untuk menciptakan keserasian. Tapi tidak serta-merta semua aturan diberlakukan sama untuk semua sekolah,” ujar H. Ali Mujahidin, Selasa (6/5/2025).
Ia mencontohkan, sekolah dengan jumlah murid antara 1.000 hingga 2.000 orang tentu dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan lebih mudah karena memiliki daya dukung yang cukup.
Namun, berbeda halnya dengan sekolah yang hanya memiliki 10 murid namun jumlah gurunya mencapai 15 orang.
“Kalau kita lihat kondisi seperti itu, maka tentu perlu ada kebijakan khusus. Jangan semua disamaratakan,” tegasnya.
Ali Mujahidin juga menyoroti pelaksanaan kebijakan sekolah gratis yang memerlukan kesiapan sistem dan dukungan anggaran yang kuat.
“Saya setuju dengan niat baiknya. Tapi pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada perbedaan pendekatan antara sekolah negeri dan sekolah swasta,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa keadilan dalam pendidikan tidak berarti semua harus disamaratakan, melainkan perlu disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.
“Keadilan bukan berarti sama rata, tetapi harus memperhatikan konteks. Sekolah gratis itu bagus, tapi penerapannya harus bijaksana,” pungkasnya.(*/Nandi)