CILEGON – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kembali mengunjungi Cilegon, dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan materi kepada jajaran dan badan ad hoc KPU Cilegon. Selain itu, ia menilai ada potensi KPU Cilegon akan mengalami kesulitan, bila ada sengketa berkepanjangan saat penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
Kordiv Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, di setiap tahapan harus sesuai nilai integritas, serta teknis administrasi yang sempurna. Semisal, penyusunan Daftar Pemilih, Verifikasi Calon, dan seterusnya.
“Itu dituangkan dalam formulir surat dengan benar dan cermat,” Jelasnya saat diwawancarai Fakta Banten, Rabu (19/08/2020).
Lalu, ia meminta pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara disiplin. Sebab, Pilkada selain harus memprioritaskan nilai demokratis, juga harus sesuai dengan aman, dan selamat, dengan harapan tak ada yang terjangkit.
“Selain demokratis harus selamat,” jelasnya.
Ia memperkirakan, bila saat penetapan terjadi sengeketa berlarut, akan sedikit merepotkan penyelenggara untuk logistik. Namun secara keseluruhan logistik baginya tak perlu Khawatir, sebab geografis Cilegon tidak ada wilayah yang terlalu sulit untuk dijangkau.
“Nanti 23 September saat penetapan, itu agak berpotensi membuat kerepotan. Karena dekat dengan pengadaan surat suara,” tukas Komisioner KPU RI tersebut. (*/A.Laksono).