CILEGON – Hiburan malam kian menjamur di Banten. Prostitusi, perjudian, hingga transaksi narkoba semakin terbuka tanpa hambatan.
Wilayah yang dikenal sebagai Kota Santri kini justru disandingkan dengan julukan “Las Vegas”-nya Banten.
Banyak pihak menuding industrialisasi sebagai penyebab utama, salah satunya pada saat diskusi bedah buku No LC No Party, karya milik Mang Pram yang dimana mengatakan pesatnya industri di Banten membuat hiburan malam jadi kian marak.
Tetapi Hafidin, mentor dari Mang Pram dalam penulisan buku No LC No Party, menegaskan bahwa masalah ini justru muncul karena lemahnya komitmen para stakeholder di Banten.
“Tempat hiburan malam bukan efek industri, tapi efek dari lemahnya iman, lemahnya takwa, dan lemahnya komitmen pada identitas diri kita. Ini wilayah yang berisi 1000 ulama dan 1 juta santri, tapi lihat realitanya,” ujar Hafidin yang juga merupakan tokoh penggerak penolakan PIK 2 di Banten, dalam diskusi buku No LC No Party, di Kafe Luang Pesona, pada Rabu (26/2/2025).
Hafidin menyoroti sepuluh stakeholder yang menurutnya berperan dalam semakin maraknya hiburan malam.
Pertama, kalangan ulama yang lebih sibuk dengan bantuan CSR daripada menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.
Mereka, kata Hafidin, cenderung diam melihat maraknya kemaksiatan karena sudah merasa cukup dengan bantuan dana dari berbagai pihak.
Stakeholder kedua adalah pemerintah, yang dinilai lebih fokus mencari keuntungan dari jabatannya ketimbang mengontrol penerapan undang-undang dan izin usaha hiburan malam.
“Pejabat itu sekarang lebih sibuk belajar cara korupsi dan mengamankan posisinya. Hiburan malam makin bebas karena pengawasan longgar, bukan karena tidak ada aturan,” tegasnya.
Tak hanya pemerintah, aparat kepolisian juga disorot. Hafidin menuding adanya praktik “86” atau penyelesaian kasus secara ilegal antara aparat dengan pelaku bisnis hiburan malam.
Akibatnya, bisnis gelap ini tetap berjalan tanpa hambatan.
“Polisi lebih asyik mencari peluang damai dengan penjahat sosial dan ekonomi. Mereka lupa tugas utamanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
Stakeholder keempat, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, juga dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Alih-alih menertibkan tempat hiburan ilegal, mereka malah diduga lebih sibuk mencari celah pungutan liar.
“Harusnya mereka ini yang menertibkan pelanggaran, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ada pembiaran, bahkan mungkin ada keuntungan di baliknya,” kata Hafidin.
Peran wartawan pun tak luput dari kritik. Hafidin menilai banyak jurnalis yang lebih memilih menulis berita pesanan demi kepentingan finansial, dibanding mengungkap penyimpangan sosial yang terjadi.
“Seharusnya wartawan ini mata masyarakat. Tapi sekarang banyak yang lebih sibuk mengisi kantong sendiri daripada menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Di sisi lain, masyarakat juga ikut berkontribusi dalam normalisasi hiburan malam. Hafidin menilai bahwa masyarakat kini lebih sibuk dengan urusan pribadi dan kebutuhan ekonomi, hingga mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
“Selama perut kenyang, mereka tidak peduli apa yang terjadi di sekitar. Ini yang bikin tempat hiburan tetap ramai,” tandasnya.
Budayawan juga disorot karena lebih sering mempromosikan hedonisme dibanding melestarikan nilai budaya asli Banten.
“Mereka lebih tertarik mendukung budaya yang tidak sesuai dengan akar masyarakat kita. Bukannya memperkuat identitas Banten, malah ikut mengaburkan jati diri kita,” kritik Hafidin.
Tak hanya itu, kejaksaan dinilai lebih sering menangani kasus-kasus pesanan dari oligarki dan elite politik dibanding mengusut kebijakan yang merugikan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Banyak kasus hukum yang dibuat karena ada pesanan, bukan karena benar-benar ingin menegakkan keadilan,” ujarnya.
Kelompok pendekar dan jawara, yang seharusnya menjadi penjaga nilai budaya dan identitas lokal, justru dinilai lebih sibuk menjadi alat para pengusaha demi mendapatkan pekerjaan di sektor industri dan pemerintahan.
“Dulu pendekar itu pembela masyarakat, sekarang lebih sering dipakai untuk kepentingan pribadi dan ekonomi,” jelas Hafidin.
Terakhir, politisi juga tak luput dari kritik. Mereka dianggap lebih fokus mencari sponsor politik dan menipu masyarakat agar memilih partainya, ketimbang benar-benar membela kepentingan rakyat.
“Politisi sekarang sibuk mengamankan anggaran dan mencari bohir pemilu. Komitmen mereka ke masyarakat semakin kabur,” pungkas Hafidin.
Dengan sepuluh masalah ini, Hafidin menegaskan bahwa maraknya hiburan malam di Banten bukanlah fenomena yang terjadi secara alami.
Ini adalah hasil dari pembiaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, dari ulama hingga politisi. Jika dibiarkan, identitas Kota Santri yang dulu dijunjung tinggi bisa semakin terkikis. (*/Hery)