CILEGON – Lonjakan aktivitas tambang di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memicu peningkatan volume kendaraan berat, yang berdampak pada kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Kondisi itu terjadi lantaran penutupan sementara beberapa tambang di wilayah Jawa Barat. Sehingga truk tambang beralih order material ke wilayah Bojonegara, Kabupaten Serang dan sekitarnya.
Pengusaha lokal sekaligus aktivis Kadin Banten, Urip Widodo, menilai salah satu solusi konkret untuk mengurai kemacetan tersebut adalah penyediaan kantong parkir khusus bagi truk tambang yang menunggu giliran bongkar muat.
“Solusi paling konkret adalah kantong parkir bagi truk yang menunggu giliran. Jadi tidak perlu antre di depan pabrik, cukup menunggu di lokasi khusus sambil menunggu nomor antrean,” ujarnya di Cilegon, Kamis (9/10/2025).
Urip menambahkan, ketiadaan area parkir sementara membuat truk kerap menumpuk di badan jalan.
“Kalau ada kantong parkir, antreannya bisa tertib. Selama ini karena tidak ada, jadi siapa cepat dia dapat,” katanya.
Ia mengakui, penutupan tambang di Bogor membuat permintaan material tambang di Banten meningkat tajam.
“Sekarang terjadi over demand, banyak permintaan atau banjir order,” ungkapnya.
Sebelum lonjakan terjadi, Urip hanya melayani permintaan yang diprediksi sekitar 40 Dump truck per hari, namun kini meningkat hingga 100 Dump truck per hari, bahkan mencapai 1.200 Dump truck dalam rentang waktu 12 jam operasional malam.
Meski demikian, ia menyayangkan sebagian besar truk pengangkut justru berasal dari luar daerah.
“Sayang, truknya banyak dari luar. Kalau gunakan armada lokal, antrean bisa dikendalikan dan efek ekonomi juga kembali ke masyarakat sekitar,” tuturnya.
Tidak hanya fokus pada usaha, Urip juga turut prihatin dampak sosial akibat padatnya lalu lintas kendaraan tambang di jalur umum.
“Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, pelajar, hingga petani yang melintas di jalan sama,” ucapnya.
Dengan begitu, Ia menegaskan, tanpa pengaturan yang baik, antrean truk yang bisa mencapai ratusan unit berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di sekitar jalur tambang.
“Kalau tetap dibiarkan, ratusan dump truck datang bersamaan, pengiriman bisa tertunda, dan komitmen waktu dengan konsumen ikut terganggu,” katanya.
Urip berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah inovatif dan responsif untuk mengatur arus kendaraan tambang tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Saya turut apresiasi atas upaya pemerintah mengatasi hal tersebut, saya kira penting ada kebijakan yang mengatur jalur dan ritme kendaraan tambang secara lebih tertib,” pungkasnya.***