CILEGON – Keberadaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dianggap salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jalan Protokol Cilegon, ternyata tidak hanya berimbas pada hal positif. Jalan yang digagas oleh Walikota Almarhum Tb Aat Syafa’at dan baru selesai betonisasi oleh Walikota selanjutnya Tb Iman Ariyadi, menyisakan persoalan.
Diketahui, saat ini pembangunan JLS sedang mendapat sorotan, terkait pemanggilan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Nana Sulaksana, oleh Kejati Banten dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp7,4 Miliar.
Seperti yang disoroti oleh aktivis Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Cilegon, Amar Abudzar. Pihaknya mendesak Kejati Banten untuk serius dan terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.
“Kejati Banten harus serius dan terbuka dalam menyelesaikan kasus ini, apalagi kasus ini sudah P21. Segala bentuk tindakan korupsi tentu tidak dapat dibenarkan. Apalagi pembangunan ini adalah amanat rakyat yang pastinya menggunakan uang rakyat,” katanya, tegas saat dihubungi faktabanten.co.id via Whatsapp Selasa, (26/62018).
Menurut Amar, kasus korupsi merupakan virus tingkat tinggi yang menghambat perkembangan, dan kemajuan suatu daerah. Kota Cilegon pun tidak bisa lepas dari rantai korupsi oknum pejabat yang tersistematis.
“Pemkot Cilegon sudah mengumpulkan dana pajak rakyat dan perusahaan-perusahaan sebagai solusi dana CSR untuk memperbaikinya. Dan jangan sampai ini menjadi ladang korupsi yang baru,” ujar aktivis mahasiswa yang kuliah di Fakultas Teknik Untirta Cilegon itu.
Selain itu, Amar berharap perbaikan JLS harus dipercepat untuk kepentingan masyarakat Cilegon mengingat dana yang digunakan merupakan dana masyarakat.
“Harapan kami yah seperti itu, dan buat Cilegon kalau korupsi belum hilang dari Cilegon ini maka sulit pembangunan di Cilegon ini berkembang dan merata,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Nana Sulaksana, saat coba ditemui di Kantor Dinas PU pada Selasa (26/6/2018) pagi, hendak dikonfirmasi terkait kasus tersebut, tidak bersedia ditemui wartawan dengan alasan yang tidak jelas. Padahal suasana kantor tidak begitu ramai dan sedang tidak ada tamu.
“Instruksi dari Pak Kepala gitu mas, beliau emang lagi senggang. Mas tunggu aja Pak Sekretaris soalnya belum datang,” ujar salah satu PNS yang baru keluar dari ruangan Kepala Dinas PU. (*/Doa Emak)