CILEGON – Forum Mahasiswa Cilegon menggelar dialog publik, untuk memberikan Evaluasi dan Rekomendasi Satu Tahun Joko Widodo – Ma’ruf Amin, bertempat di salah satu Cafe di Kota Cilegon, Selasa (20/10/2020) malam.
Ketua Umum PP Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika menjelaskan, acara tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali kebersamaan gerakan mahasiswa dalam momentum satu tahun Jokowi – Ma’ruf Amin. Karena kita ketahui pada periode keduanya, Jokowi masih belum bisa menepati janji-janjinya, serta banyaknya kebijakan yang sangat merugikan rakyat.
“Maka dari itu kami yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Cilegon melakukan evaluasi dan rekomendasi satu tahun kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin,” jelas Rizki, Rabu (21/10/2020).
Sementara itu Ketua DPC GMNI Kota Cilegon Syaihul Ihsan, menilai soal lemahnya komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat, dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan penting selama setahun ini, seperti Revisi UU KPK, UU Minerba dan yang hangat Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bagaimana bila komunikasi tidak sampai ke masyarakat akhirnya di masa Pandemi Covid-19 seperti ini. Pemerintah membuat aturan atau kebijakan yang menyulut demonstrasi yang pastinya berkerumun,” tukasnya.
Lebih lanjut, Syaihul menyoroti soal krisis segala lini aspek, mulai soal krisis politik, ekonomi, hukum serta kemanusiaan. Hal ini harus sama-sama dievaluasi.
Terlebih kata dia, mahasiswa juga menyoroti soal Reforma Agraria, melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja hari ini justru setelah kita kaji isi dari versi UU Cipta Kerja bertentangan dengan amanat UU Pokok Agraria 1960.
“Kita ngerti selama 7 bulan terakhir berbagai sektor khususnya ekonomi melemah akibat terdampak Covid-19, melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja kita mengkaji sektor agraria malah dilemahkan dan kontradiksi dengan semangat UU Pokok Agraria 1960, jika seperti ini bagaimana ekonomi bisa pulih? Untuk keluar dari krisis ekonomi ini, seharusnya pemerintah fokus menjalankan Reforma Agraria dan Kedaulatan pangan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Ketua Umum HMI Cabang Cilegon Syahrido Alexander mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya tidak melepaskan diri dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat
“Periode kedua bapak Jokowi yang didampingi KH. Ma’ruf Amin belum konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat,” tandasnya.
“Dilihat dari setiap kebijakannya masih menjadikan masyarakat sebagai objek dari negara, seolah-olah Negara terpisah dari rakyat,” imbuhnya.
Diketahui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Cilegon tersebut diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), SAPMA Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Cilegon, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Al-Khairiyah dan Dewan Mahasiswa (DEMA) STIT AL-Khairiyah. (*/A.Laksono)