CILEGON – Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar–Fajar, mendapat sorotan serius dari sejumlah tokoh masyarakat terkait isu manuver oknum mantan tim sukses yang diduga masih aktif mendatangi kantor dinas maupun kecamatan untuk berburu proyek dengan mengatasnamakan kepala daerah.
Salah satu tokoh masyarakat, Husen Saidan, menegaskan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) membutuhkan suasana kerja yang kondusif tanpa intervensi pihak luar.
“OPD butuh kenyamanan. Jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak yang merasa berjasa di masa kampanye lalu,” kata Husen, Senin (22/9/2025).
Menurut informasi yang beredar, bukan hanya sebatas isu. Beberapa camat dan kepala dinas disebut pernah mengeluh karena merasa ditekan oleh oknum atas nama inisial (NT) yang membawa “mandat tak tertulis” dari Walikota maupun Wakil Walikota untuk mengamankan paket kegiatan.
Bahkan, sejumlah pengusaha lokal mengaku tersisih karena proyek justru didominasi kelompok tertentu.
“Ini bukan gosip. Ada Camat yang bercerita langsung, mereka diminta hanya memberi ruang kepada kelompok tertentu. Padahal pembangunan harus profesional, bukan karena kedekatan politik,” tegas Husen.
Ia menilai praktik semacam itu berbahaya karena dapat merusak kinerja OPD yang seharusnya bekerja tanpa tekanan, sekaligus membuka celah bagi nepotisme yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
“Masyarakat tentu menaruh harapan besar pada Robinsar–Fajar. Julukan Cilegon Juare harus dibuktikan, bukan malah tercoreng,” ujarnya.
Husen yang juga ketua LSM Gappura Banten, mendesak Walikota dan Wakil Walikota turun langsung mengecek kebenaran isu serta memberi instruksi tegas agar tidak ada pihak yang menjual nama kepala daerah.
“Kalau memang ada, harus dihentikan. Bahkan kalau perlu diekspos, supaya masyarakat tahu Robinsar–Fajar tidak melindungi praktik semacam ini,” imbuhnya.
Peringatan juga ditujukan kepada jajaran OPD agar berani menolak intervensi.
“Kalau ada yang mengaku-ngaku dekat dengan Walikota dan Wakil Walikota, foto saja, rekam saja, lalu laporkan. Jangan mau diintervensi. Tender harus resmi, bukan jatah-jatahan,” katanya.
Husen menambahkan, langkah tegas tidak bisa ditunda bila Robinsar–Fajar ingin menjaga wibawa dan kepercayaan publik.
“Kalau dibiarkan, rumor akan meluas, suara-suara miring soal dugaan penyimpangan akan makin kencang. Ini bisa menjadi batu sandungan serius bagi jalannya pemerintahan,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu Camat di Cilegon yang enggan disebut namanya mengaku dirinya merasa resah adanya itu tersebut.
Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari Walikota atau Wakil Walikota Cilegon.(*/Nandi).