CILEGON – Kesempatan kerja dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kota Cilegon dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah maupun dunia usaha.
Hal itu disampaikan Ketua Banten Creative Disability (BCD), Muhammad Fajri, Selasa (10/3/2026).
Menurut Fajri, hingga saat ini regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas di Kota Cilegon masih belum tersedia.
Padahal, keberadaan aturan tersebut dinilai penting sebagai dasar perlindungan serta pemberian kesempatan yang setara bagi kaum disabilitas.
“Kalau di Cilegon itu kebetulan sejauh ini Perda Disabilitas belum ada ya, sejauh ini yang saya tahu gitu. Perda-nya belum ada,” ujarnya.
Ia menilai belum adanya regulasi tersebut turut berdampak pada masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.
“Belum nyampe 1 atau 2 persen gitu. Jadi masih, masih minim gitu, Cuman saat ini belum ada kalau dibilang ada disabilitas yang kerja di instansi ada, cuman belum sampai 2 persen saya rasa,” katanya.
Fajri menjelaskan, sebenarnya banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.
“Bekal hidup dari penyandang disabilitasnya itu untuk mereka mandiri gitu di tengah-tengah masyarakat gitu,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa komunitas disabilitas di Cilegon telah mengembangkan berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para anggotanya, mulai dari jasa hingga industri kreatif.
“Kita ada, kalau saya kan jasa pijat, ada tata rias, ada kuliner, ada kopi, itu ada handicraft, ada media sosial (konten kreator-red), gitu. Ada atlet juga, gitu. Kurang lebih seperti itu,” jelasnya.
Meski demikian, Fajri berharap ke depan perusahaan maupun instansi di Kota Cilegon dapat lebih membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapannya mudah-mudahan ke depannya bisa perusahaan atau instansi bisa menerima disabilitas lebih sebagaimana aturan yang berlaku gitu, 2 persen gitu, mencapai 2 persen itu,” katanya.
Selain membuka peluang kerja, ia juga berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah dalam mendorong pemberdayaan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, tidak hanya sebatas pelatihan.
“Harapannya pengen ada diakomodir. Iya, gitu. Dan juga pemberdayaan juga nggak hanya cuman pelatihan, tapi pemerintah juga ikut membantu mempromosikan, membuat suatu katakanlah bisa gimana caranya bisa berkelanjutan gitu,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai proyek usaha atau kegiatan ekonomi.
“Misalkan ada proyek apa gitu kuliner, bisa ke disabilitas gitu. Jadi biar mereka berputar. Atau proyek craft gitu ke kita gitu ke disabilitas. Jadi betul-betul pemberdayaan pun dapat,” tambahnya. (*/ARAS)